Pangkalpinang – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyambut kunjungan tujuh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pangkalpinang dalam kegiatan reses masa sidang II tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Balai Besar Betason, Senin (19/5), menjadi forum terbuka untuk menampung aspirasi warga secara langsung.
Mewakili Wali Kota Pangkalpinang, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, hadir bersama jajaran OPD seperti Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM, Kabag Pemerintahan, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Dalam sambutannya, Juhaini menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam merumuskan arah pembangunan.
“Momentum reses ini sangat strategis, karena bertepatan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2026, yang harus selaras dengan RKPD Provinsi serta RPJMD Provinsi 2025–2030,” ujar Juhaini.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah memfokuskan pembangunan pada tujuh prioritas utama: percepatan pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, peningkatan layanan dasar, penguatan UMKM, penataan lingkungan dan ruang, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Aspirasi masyarakat, menurutnya, menjadi bahan penting dalam menyempurnakan arah kebijakan tersebut.
Dialog Serap Aspirasi: Sampah, Banjir, hingga Akses UMKM
Forum reses yang terbuka bagi masyarakat ini dihadiri oleh warga, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pelaku usaha kecil. Beragam isu mengemuka, mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah, penerangan jalan, hingga ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan.
Persoalan UMKM menjadi salah satu topik yang menonjol. Banyak pelaku usaha mikro mengeluhkan keterbatasan akses berjualan dan kurangnya tempat usaha yang layak di ruang publik.
Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyoroti masalah pengelolaan sampah yang dinilai perlu ditangani secara lintas wilayah. Menurutnya, lokasi dan sistem pengolahan harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan serta kontribusi sosial bagi masyarakat sekitar.
“Isu sampah tidak bisa diselesaikan secara parsial. Kita butuh pendekatan kolaboratif antar kabupaten/kota, termasuk memperhitungkan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak langsung,” ungkap Eddy.
Aspirasi warga yang menjadi kewenangan provinsi, lanjut Eddy, akan dibawa ke tingkat komisi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja yang lebih teknis dan terukur.
Senada, anggota DPRD Dapil Pangkalpinang dari PKS, Dody Kusdian, menekankan pentingnya kehadiran pemerintah sebagai fasilitator ekonomi kerakyatan. Ia mengingatkan agar penataan pedagang kecil dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan konflik horizontal antar pelaku usaha.
“Pedagang kecil butuh perlindungan, bukan hanya penertiban. Pemerintah harus aktif menciptakan ruang usaha yang layak dan bebas dari persaingan tidak sehat,” kata Dody.
Kolaborasi dan Harapan Masyarakat
Selain Eddy dan Dody, sejumlah anggota DPRD Babel turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Monica Haprinda (PDIP), Zaki Yamani (Demokrat), Sadiri (PPP), Oktahaber (NasDem), dan Dr. Adi Sucipto (Gerindra). Masing-masing legislator mendengarkan langsung dan mencatat berbagai usulan serta keluhan warga.
Masyarakat berharap forum seperti ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata dalam bentuk program pembangunan, regulasi, maupun solusi atas persoalan-persoalan publik.
“Kami berharap hasil reses ini benar-benar diadvokasi. Jangan hanya berhenti sebagai laporan. Kami ingin perubahan konkret, terutama untuk UMKM dan fasilitas umum,” ujar salah seorang tokoh masyarakat dalam forum.
Kegiatan reses DPRD Babel ini menjadi bukti pentingnya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat. Dengan dialog terbuka, berbagai aspirasi akar rumput bisa menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam membangun daerah yang lebih responsif dan inklusif.
