Bangka – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan Survey Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2023 sebagai upaya untuk mengukur dan menilai risiko korupsi di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Dalam rangka mendukung inisiatif ini, Pj Bupati Bangka, M. Haris AR, AP, M.H, membuka kegiatan Sosialisasi Hasil Survey Penilaian Integritas KPK Tahun 2023 dan Sosialisasi Anti-Korupsi, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Parai Tenggiri, Rabu (5/6/2024).
Survey Penilaian Integritas KPK bertujuan untuk mengevaluasi tingkat risiko korupsi di berbagai lembaga pemerintah. Hasil dari survey ini menjadi acuan penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan merancang langkah-langkah pencegahan yang efektif terhadap korupsi dan gratifikasi.
“Survey ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pengukuran integritas di lembaga-lembaga pemerintah. Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong upaya maksimal untuk menghindari praktik korupsi di lingkungan kita,” ujar M. Haris dalam sambutannya.
Dalam menghadapi tantangan korupsi, M. Haris menekankan tiga pendekatan utama, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penegakan hukum. “Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. Kami mengedepankan pendekatan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan untuk menghindari potensi korupsi, dan penegakan hukum untuk menindak pelanggaran,” tambah M. Haris.
Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menampilkan hasil Survey Penilaian Integritas, tetapi juga membahas isu gratifikasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik anti-korupsi dan gratifikasi kepada seluruh peserta.
“Di samping sosialisasi hasil survey, kami juga mengadakan sesi tentang gratifikasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Kami berharap dengan kegiatan ini, sumber daya manusia di Kabupaten Bangka dapat lebih memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugasnya,” jelas M. Haris.
M. Haris berharap bahwa kegiatan ini akan berkontribusi pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Kami ingin mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas di Kabupaten Bangka. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) dapat terwujud,” tutup M. Haris.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen di kalangan pegawai pemerintah untuk melawan korupsi dan menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam setiapaspek pekerjaan mereka.
