Teuku Mulya, S.T.M.T
Suaranusantara.online
KABUPATEN BOGOR – Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 45 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor menggelar acara berbagai kegiatan juga mengukap ancaman kemandirian pangan. Acara berlansung di Taman Pemuda, Jl. Segar III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (16/10/2025).
Rangkaian kegiatan yang diadakan tersebut di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM); demo masak olahan berbahan lokal seperti singkong dan ubi jalar menjadi makanan lezat; pemberian penghargaan urban farming bagi desa terbaik pengelolaannya dan kepada kelompok tani dalam program Makab Bergizi Gratis (MBG) yang aktif dan mampu bekerjasama dengan pihak lain.
Kemudian pada kesempatan tersebut, juga menampilkan talk show petani milenial untuk berbagi cerita untuk menginspirasi masyarakat dan sosialisasi Gemar Makan Ikan (Gemarikan) dengan berbagai makanan olahan berbahan baku jenis-jenis ikan yang disuguhkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskantanak) Kabupaten Bogor serta pembagian sayuran gratis.
Kepala DKP Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menjelaskan, sesuai tema internasional peringatan HPS tahun ini “Hand in Hand for Better Foods and a Better Future” (Bergandengan Tangan untuk Pangan yang Lebih Baik, Masa Depan yang Lebih Baik).
Menurutnya, tema tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama global untuk menciptakan sistem pangan yang lebih baik, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.
“Diperlukan kerjasama semua pihak untuk mencapai kedaulatan pangan nasional dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang,” ujarnya kepada suaranusantara.online.
Sementara tema nasional peringatan HPS “Bersama kuatkan pangan lokal, wujudkan masa depan Kabupaten Bogor Istimewa & Gemilang.
“Mewujudkan kedaulatan pangan nasional tentunya kita sama-sama konsepnya kan hand in hand itu bergandengan tangan,” jelasnya.
Namun, Teuku juga menyoroti permasalahan besar yang timbul pada kedaulatan pangan, yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan perumahan.
Sehingga, kata dia, dapat menyebabkan menyempitnya luas lahan pertanian yqng berdampak pada berkurangnya produksi pangan.
“Problem utama dari ketahanan pangan ini adalah tergerusnya lahan atau tereliminasinya lahan pertanian untuk pangan menjadi lahan pemukiman dan perumahan,” ungkapnya.
Dijelaskan Teuku, bahwa Kabupaten Bogor telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan pertanian yang menjadi pemukiman dan perumahan yaitu dengan menerapkan urban fsrming dengan menanam tanaman sayuran dan memelihara hewan ternak.
“Oleh karena itu, kita harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor supaya masyarakat minimal untuk di level keluarga atau di level kelompok-kelompok masyarakat bisa bertahan, seperti yang di sebelah ini (di lahan pekarangan kantor DKP-Red) ada yang namanya urban farming gitu, loh,” ujarnya
Lebih lanjut, ia menjelaskan, urban farming adalah upaya yang bisa diakses oleh masyarakat untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Seperti ada bayam, bawang labu, ada ayam petelur dan sebagainya dengan memanfaatkan perkarangan.
(mardioto)
