PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama jajaran eksekutif, Rabu (28/5/2025), di Ruang Banmus DPRD Babel. Rapat ini menjadi forum penting untuk menyusun dan menyinergikan agenda strategis antara legislatif dan eksekutif.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan sejumlah isu krusial menjadi perhatian utama dalam rapat, mulai dari polemik Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP), daya tampung sekolah negeri, mahalnya biaya seragam, hingga realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
IPP Masih Belum Jelas, DPRD Minta Gubernur Tentukan Arah
Permasalahan IPP menjadi sorotan utama. Didit menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pihak eksekutif, sehingga proses kebijakan masih bersifat sementara.
“Permasalahan IPP ini jujur saja masih mengambang. Apa yang disampaikan eksekutif tadi masih sebatas rancangan. Maka kami minta Dinas Pendidikan dan Inspektorat segera komunikasi dengan Pak Gubernur. Keputusannya seperti apa, baru nanti dibahas di DPRD,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Perda Nomor 02 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 04 Tahun 2016 masih berlaku, sehingga sekolah-sekolah tetap harus berpedoman pada regulasi tersebut.
> “Perda itu belum dicabut. Artinya, sekolah harus mengacu pada Perda. Perda itu dibentuk berdasarkan aturan yang lebih tinggi. Itu yang berlaku sekarang,” tegasnya.
Beban Biaya Sekolah dan Keterbatasan APBD
Didit juga mengungkap adanya kesenjangan biaya operasional pendidikan yang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 53.000 siswa SMA/SMK di Babel, dengan kebutuhan biaya Rp4,8 juta hingga Rp5 juta per siswa per tahun.
“Sementara dana BOS hanya Rp1,8 juta dan APBD kita tambahkan Rp800 ribu. Artinya baru Rp2,6 juta. Masih kurang Rp2,2 juta per siswa SMA dan Rp2,4 juta untuk SMK. Pertanyaannya, sanggup nggak APBD kita menutup kekurangan ini?” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal wacana wajib belajar 12 tahun yang belum diterapkan di Babel. Jika program itu dijalankan, seluruh beban biaya pendidikan akan menjadi tanggung jawab APBD.
Masalah Daya Tampung dan Seragam Sekolah
Selain IPP, rapat Banmus juga menyoroti persoalan terbatasnya daya tampung SMA/SMK negeri dan mahalnya biaya seragam sekolah yang banyak dikeluhkan orang tua.
“Tahun lalu di Koba sempat terjadi aksi protes karena daya tampung sekolah negeri terbatas. Ini perlu solusi segera. Soal seragam juga, banyak keluhan dari masyarakat karena harganya mahal,” tutur Didit.
Realisasi PAD Baru 31 Persen
Rapat juga membahas soal pendapatan daerah. Didit menyebut, target PAD Babel tahun ini sekitar Rp700 miliar, namun hingga Mei 2025 realisasinya baru mencapai 31 persen.
“Ini perlu perhatian. Realisasi PAD kita masih jauh dari target, dan ini bisa berdampak pada kemampuan pembiayaan program-program prioritas,” katanya.
Muara Jelitik: Tindak Lanjut Komitmen PT Timah
Isu lain yang dibahas adalah kelanjutan penataan kawasan pesisir Muara Jelitik di Kabupaten Bangka. Didit menyebut DPRD menunggu tindak lanjut PT Timah sesuai kesepakatan sebelumnya.
“Kita sudah minta PT Timah untuk mengirim surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk tindak lanjut. Mereka akan kita undang kembali, tinggal menunggu kesiapan,” ungkapnya.
