PANGKALPINANG – Gemerlap lampu panggung dan riuh ribuan penonton yang memadati konser musik “Gen Z Fest” di Kota Pangkalpinang kini menyisakan tanda tanya besar. Acara yang menghadirkan musisi reggae nasional Dhyo Haw tersebut awalnya digadang-gadang menjadi ajang hiburan sekaligus sumber pemasukan bagi daerah melalui pajak hiburan.
Namun, di balik meriahnya konser, muncul persoalan yang kini menjadi sorotan publik. Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) diketahui telah melayangkan Surat Teguran I kepada pihak penyelenggara terkait kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak atas kegiatan tersebut.
Surat teguran yang ditandatangani Plt Kepala Bakeuda Kota Pangkalpinang, Syaparuddin, tertanggal 12 Juni 2026, menyebut bahwa pihak Event Organizer (EO) hingga saat ini belum menyerahkan rekapitulasi hasil penjualan tiket maupun Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam surat tersebut, penyelenggara diminta segera melaporkan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor kesenian dan hiburan paling lambat 15 Juni 2026.
Munculnya surat teguran tersebut memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Pasalnya, pajak hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi penting bagi keuangan daerah.
Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan sejak awal penyelenggaraan kegiatan. Terlebih, konser tersebut merupakan kegiatan berskala besar yang melibatkan ribuan penonton dan transaksi tiket dalam jumlah signifikan.
Tidak hanya persoalan pajak, sejumlah informasi yang beredar juga menyoroti aspek perizinan kegiatan. Beberapa sumber menyebut adanya dugaan bahwa proses administrasi penyelenggaraan konser belum sepenuhnya memenuhi seluruh persyaratan yang lazim diberlakukan untuk kegiatan keramaian berskala besar.
Informasi tersebut hingga kini masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara, pemerintah daerah, kepolisian maupun instansi terkait lainnya.
Di sisi lain, beredar pula berbagai informasi mengenai kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak dalam pengelolaan hasil penjualan tiket. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi maupun hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang dapat membuktikan adanya pelanggaran pidana dalam perkara tersebut.
Karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih perlu diuji melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang objektif.
Pengamat kebijakan publik menilai kasus ini dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan event komersial yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.
Selain memastikan seluruh perizinan terpenuhi, mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak juga perlu diawasi secara ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan yang akan diambil Bakeuda setelah batas waktu yang diberikan berakhir. Jika kewajiban perpajakan telah dipenuhi, polemik ini mungkin akan berakhir sebagai persoalan administrasi.
Namun apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih serius, maka proses penegakan hukum berpotensi menjadi babak berikutnya dalam perjalanan panjang kasus yang bermula dari sebuah konser musik anak muda tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak penyelenggara Gen Z Fest terkait surat teguran yang diterbitkan Bakeuda Kota Pangkalpinang.
