PANGKALPINANG, — Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (21/5/2026), tampak lebih ramai dari biasanya. Sejak pagi, puluhan masyarakat Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, datang membawa satu harapan: mencari kepastian atas ruang hidup dan penghidupan mereka.
Di ruangan itu, suara masyarakat bergantian terdengar. Ada yang berbicara tentang keselamatan kerja, ada yang menyinggung polusi akibat mesin dompeng, ada pula yang menyampaikan keresahan soal ekonomi keluarga yang bergantung pada aktivitas tambang.
Audiensi terkait aktivitas pertambangan CV Tri Mitra Resource (TMR) itu berlangsung cukup panjang. Sesekali suasana memanas, namun tetap terkendali. Sebagian warga berbicara dengan nada tinggi, sebagian lainnya memilih menyampaikan keluhan secara perlahan. Namun satu benang merah yang terasa sama: masyarakat ingin tetap bisa bekerja.
“Kami datang ke sini bukan untuk ribut, tapi mencari solusi,” ujar salah satu warga di hadapan pimpinan DPRD dan OPD yang hadir.
Bagi sebagian masyarakat Pemali, tambang bukan sekadar aktivitas ekonomi biasa. Tambang telah menjadi ruang bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Karena itu, ketika aktivitas mereka dibatasi atau dihentikan, keresahan cepat menyebar.
Ada warga yang mengaku memahami aturan keselamatan kerja dan risiko tambang. Namun di sisi lain, mereka juga berharap pemerintah dan perusahaan memahami kenyataan di lapangan bahwa banyak keluarga menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
“Kami juga tahu soal keselamatan. Tapi masyarakat juga perlu makan,” kata warga lainnya.
Di tengah jalannya audiensi, sejumlah anggota DPRD mencoba menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan. Ada yang menekankan pentingnya komunikasi, ada yang menyoroti keselamatan kerja, ada pula yang meminta perusahaan tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi warga.
Didit Srigusjaya berkali-kali mengingatkan bahwa persoalan itu tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi.
“Kita bukan melarang perusahaan bekerja, tetapi masyarakat juga jangan ditinggalkan,” ujarnya.
Pernyataan itu disambut anggukan sejumlah warga yang sejak awal berharap ada jalan tengah. Bagi mereka, solusi terbaik bukanlah menghentikan semua aktivitas, melainkan menciptakan pola yang tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk bekerja tanpa mengabaikan aturan dan keselamatan.
Di sisi lain, perusahaan juga menyampaikan pandangannya. Mereka menegaskan aktivitas yang berjalan memiliki aturan dan batasan tertentu, termasuk terkait area tambang dan keselamatan kerja.
Namun masyarakat tampaknya lebih berharap pada kepastian. Mereka ingin dilibatkan, diajak bicara, dan tidak hanya menjadi penonton di wilayah yang selama ini ikut mereka jaga dan tempati.
Dalam audiensi itu, beberapa kali muncul kalimat yang terdengar sederhana namun menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Masyarakat datang ke sini karena mencari makan.”
Kalimat itu membuat suasana ruangan sejenak hening.
Persoalan tambang di Bangka memang tidak pernah sekadar soal mineral atau izin usaha. Di baliknya ada ribuan kepala keluarga, ada ketergantungan ekonomi, ada konflik kepentingan, ada pula harapan agar masyarakat kecil tetap memiliki ruang hidup.
Audiensi siang itu akhirnya ditutup dengan sejumlah kesepakatan awal dan rencana pembahasan lanjutan. Belum semua persoalan selesai. Masih ada poin yang perlu dibahas lebih dalam bersama pemerintah, DPRD, perusahaan, dan masyarakat.
Namun setidaknya, di ruang Banmus DPRD Babel hari itu, masyarakat Pemali merasa suara mereka didengar.
