PANGKALPINANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PKS, H. Dody Kusdian, menggelar kegiatan reses Masa Sidang II Tahun Sidang II 2026 di Panti Adh-Dhuha, Jalan Melati I No.257, Kota Pangkalpinang.
Dalam kegiatan tersebut, Dody menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik di Bangka Belitung.
Pada kesempatan itu, Dody menyoroti penurunan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dinilai cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini jauh menurun dibanding sebelumnya.
“Keuangan pemerintah provinsi hari ini memang tidak sebaik dulu. APBD kita turun drastis. Dulu sekitar Rp3,2 triliun, sekarang tinggal sekitar Rp1,9 triliun,” kata Dody.
Ia menilai penurunan APBD menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan maupun pelayanan publik kepada masyarakat.
Selain membahas kondisi anggaran daerah, Dody juga menyoroti potensi pendapatan dari sektor pertambangan yang dinilai belum tergarap maksimal. Menurut dia, daerah memiliki peluang penerimaan dari royalti pertambangan sebesar 3,5 persen yang seharusnya dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
“Kalau dihitung dari potensi yang ada, semestinya pendapatan royalti daerah bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Tetapi realisasi yang diterima daerah tidak sebesar itu,” ujarnya.
Dody menjelaskan, pada masa produksi dan ekspor timah masih tinggi, sektor pertambangan pernah menjadi salah satu penopang utama keuangan daerah. Namun saat ini kondisi tersebut mengalami perubahan seiring menurunnya produksi dan aktivitas ekspor.
Karena itu, ia menilai tata kelola sumber daya alam perlu mendapat perhatian serius agar kekayaan daerah benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Daerah kita sebenarnya kaya sumber daya. Tinggal bagaimana pengelolaannya bisa maksimal dan memberikan manfaat untuk masyarakat,” katanya.
Dalam forum reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik.
Dody menegaskan sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas pembangunan daerah meskipun kondisi keuangan sedang mengalami tekanan. Menurutnya, pendidikan berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Pada kesempatan yang sama, Harun menyampaikan rencana pembukaan sekolah menengah kejuruan (SMK) baru guna memperluas akses pendidikan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk sampai ke perguruan tinggi,” ujar Harun.
Ia mengatakan pemerintah berencana membuka SMK Negeri 5 di wilayah Kelurahan Air Kepala Tujuh agar masyarakat sekitar lebih mudah memperoleh akses pendidikan.
“Rencana pembukaan SMK ini diharapkan bisa membantu masyarakat sekitar agar lebih mudah mendapatkan akses pendidikan,” katanya.
Menurut Harun, setiap penerimaan peserta didik baru, sejumlah sekolah kerap mengalami lonjakan pendaftar hingga kapasitas sekolah menjadi penuh. Karena itu, penambahan sekolah dinilai penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap penerimaan siswa baru, sekolah-sekolah sering penuh dan dipadati pendaftar. Ini yang sedang diupayakan solusinya,” ujarnya.
Dalam forum reses tersebut, masyarakat juga diminta aktif menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya di bidang pendidikan, agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
