PANGKALPINANG — Untuk pertama kalinya sejak dilantik, Prof. Saparudin, Wali Kota Pangkalpinang yang akrab disapa Udin, menghadiri sidang paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (15/10/2025) pagi. Momen tersebut menjadi penampilan perdana Udin sebagai kepala daerah definitif, sekaligus ajang perkenalan dirinya di hadapan para anggota dewan.
Sidang yang digelar di ruang utama DPRD itu merupakan Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan I Tahun 2025, dengan agenda penting: laporan hasil kerja Badan Anggaran, penandatanganan nota kesepakatan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, serta sambutan Wali Kota Pangkalpinang terhadap nota kesepakatan tersebut.
Udin hadir bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Sekda, para pejabat eselon II, direktur RSUD Depati Hamzah, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang.
Dalam sambutannya, Prof. Udin tak hanya menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD dalam membahas KUA–PPAS, tetapi juga menunjukkan kesiapannya untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan.
“Saya tadi mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD dan juga juru bicara anggaran dari DPRD. Saya tidak akan menyampaikan detail angka-angkanya karena semua sudah disampaikan tadi, supaya tidak kalah,” ujarnya disambut tawa ringan para anggota dewan.
Nada santai itu mencairkan suasana sidang yang biasanya formal. Namun, di balik gaya bicaranya yang tenang, tersirat keseriusan untuk menata ulang kebijakan fiskal kota ke arah yang lebih efisien dan berdampak.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua DPRD, dan para anggota DPRD yang telah membahas KUA–PPAS itu dengan seksama dan memperhatikan tentunya yang paling utama adalah kepentingan-kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Prof. Udin mengakui bahwa anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2026 mengalami penurunan signifikan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Namun, alih-alih pesimis, ia justru mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama.
“Kita semua adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh masyarakat Pangkalpinang. Kalau kita pesimis, bagaimana masyarakat kita? Tentu mereka juga menjadi lebih pesimis lagi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mencatat sejumlah sektor yang menjadi perhatian DPRD untuk dioptimalkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) — mulai dari pajak restoran, pajak reklame, retribusi sampah, kompensasi lahan perumahan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Catatan-catatan ini akan menjadi perhatian kami dan akan segera kami tindak lanjuti dengan implementasi kerja, baik itu wali kota, wakil wali kota, sekda, dan para OPD,” janjinya.
Prof. Udin memaparkan sejumlah langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan PAD.
Di sektor retribusi sampah, pemerintah akan menertibkan sistem pembayaran agar lebih adil bagi seluruh warga.
“Ada rumah-rumah yang tidak membayar retribusi sampah, ada yang membayar lebih mahal, ada yang lebih murah. Ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Kami ingin perbaiki itu,” jelasnya.
Sementara di sektor parkir, Pemkot Pangkalpinang akan segera merealisasikan Peraturan Daerah tentang parkir berlangganan untuk menambah pemasukan daerah sekaligus menata kawasan kota.
Sedangkan untuk PBB, Udin mengungkapkan bahwa baru sekitar 40 persen warga Pangkalpinang yang memiliki surat PBB. Untuk itu, pemerintah kota berencana mengusulkan Perda tentang registrasi tanah.
“Dengan tanahnya diregister, maka pemerintah daerah bisa menerbitkan PBB. Jadi bukan menaikkan pajak, tapi memberikan rasa keadilan dan pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Prof. Udin kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah kota. Ia berharap sinergi keduanya menjadi kunci menghadapi keterbatasan fiskal dan memperkuat pelayanan publik.
“Kami memohon kepada bapak ibu semua untuk bisa membantu kami bersinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka mengoptimalkan layanan publik kita, dan di sisi lain juga meningkatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
Sidang paripurna itu pun ditutup dengan suasana penuh keakraban. Bagi banyak pihak, kehadiran Prof. Saparudin — dengan gaya yang bersahaja namun berwawasan luas — memberi warna baru dalam hubungan eksekutif dan legislatif di Kota Pangkalpinang. Sebuah awal yang menjanjikan untuk lima tahun ke depan.
