PANGKALPINANG – Sejarawan dan Budayawan penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, Dato’ Akhmad Elvian, mengungkap bahwa masa pendudukan Inggris di Pulau Bangka pada 1812–1816 menjadi salah satu periode penting dalam sejarah pertambangan timah di Indonesia. Dalam tulisannya berjudul Produksi Timah Masa Kekuasaan Inggris di Pulau Bangka, Elvian menjelaskan berbagai kebijakan yang diterapkan Inggris mampu meningkatkan produksi timah secara signifikan meski masa pemerintahannya relatif singkat.
Menurut Elvian, setelah berhasil menguasai Kesultanan Palembang Darussalam, pasukan Inggris di bawah Jenderal Gillespie tiba di Mentok pada 20 Mei 1812. Sehari kemudian, para pemimpin Bangka menandatangani Akta Penyerahan kepada Inggris, sehingga Pulau Bangka resmi berada di bawah kekuasaan East India Company (EIC).
Pada awal pemerintahannya, Inggris bahkan sempat mengubah nama Pulau Bangka menjadi Duke of York’s Island, sedangkan Kota Mentok diubah menjadi Minto sebagai penghormatan kepada Gubernur Jenderal India saat itu. Selain itu, Inggris juga membangun Fort Nugent di Tanjung Kalean sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan.
Namun, rencana perubahan nama Pulau Bangka tidak pernah benar-benar diterapkan. Pemerintah Inggris mempertimbangkan bahwa masyarakat tetap menggunakan nama Bangka serta perubahan nama dinilai dapat menyulitkan pelayaran dan navigasi laut. Karena alasan tersebut, nama Bangka tetap dipertahankan.
Reformasi Sistem Pertambangan
Dalam pengelolaan pertambangan, Inggris melakukan perubahan besar terhadap sistem yang sebelumnya berlaku pada masa Kesultanan Palembang. Salah satunya adalah menghapus sistem Tiban dan Tukon yang dianggap sebagai bentuk kerja paksa dan membebani masyarakat.
Pengelolaan pertambangan kemudian dilakukan langsung oleh Residen Inggris bersama para inspektur tambang serta bekerja sama dengan kepala-kepala parit yang mengelola wilayah penambangan.
Pemerintah Inggris juga membentuk struktur administrasi pertambangan di berbagai distrik, termasuk Jebus, Sungailiat, Merawang, Blinjoe, Pangkalpinang hingga Toboali.
Perjanjian dengan Kepala Parit
Untuk meningkatkan produksi, Pemerintah Inggris mulai menandatangani perjanjian resmi dengan para kepala parit pada April 1813.
Perjanjian tersebut mengatur harga pembelian timah sebesar enam ringgit per pikul, bantuan pembukaan tambang baru, peningkatan upah pekerja, hingga pelunasan utang sejumlah kongsi tambang.
Selain itu, pemerintah Inggris juga mendatangkan sekitar 1.600 pekerja asal Cina guna memperkuat tenaga kerja di sektor pertambangan timah di Pulau Bangka.
Kebijakan tersebut disertai pembangunan fasilitas peleburan, gudang, tanur serta penataan harga kebutuhan pokok bagi para pekerja tambang.
Produksi Timah Meningkat Pesat
Menurut laporan Residen M.H. Court yang dikutip Elvian, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan produksi timah.
Pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 1813, pengiriman timah tercatat sekitar 3.560 pikul. Sementara pada periode 1 Juli hingga 31 Desember 1813, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 3.730 pikul.
Secara keseluruhan, selama masa pemerintahan Inggris dari 1813 hingga 1816, produksi timah yang berhasil dikumpulkan dan diserahkan kepada East India Company mencapai 78.309 pikul dan 61¼ kati.
Produksi tersebut berasal dari sejumlah wilayah tambang utama seperti Mentok, Jebus, Klabat, Belinyu, Sungailiat, Merawang, Pangkalpinang, Koba, Permis hingga Toboali.
Bangka Dibagi Tiga Wilayah Tambang
Untuk mempermudah pengawasan, Pemerintah Inggris membagi Pulau Bangka menjadi tiga wilayah administrasi pertambangan, yakni Northern Division yang meliputi Jebus, Belinyu, Sungailiat dan Merawang; Western Division yang mencakup Mentok dan sekitarnya; serta South East Division yang meliputi Pangkalpinang, Sungaiselan, Koba, Paku, Permis hingga Toboali.
Pembagian wilayah tersebut menjadi dasar pengelolaan eksplorasi dan produksi timah selama pemerintahan Inggris.
Menjadi Bagian Penting Sejarah Pertimahan Bangka
Dato’ Akhmad Elvian menilai, meski kekuasaan Inggris di Pulau Bangka hanya berlangsung sekitar empat tahun, berbagai kebijakan administrasi, reformasi sistem pertambangan, penghapusan kerja paksa tertentu, serta penataan hubungan antara pemerintah dengan kepala-kepala parit berhasil memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan produksi timah.
Kajian sejarah ini memperlihatkan bahwa Bangka sejak awal abad ke-19 telah menjadi salah satu pusat produksi timah terpenting di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan pemerintahan kolonial dapat memengaruhi perkembangan industri pertambangan di pulau tersebut.
