Operasi besar-besaran libatkan kapal perang, pesawat, dan drone – pemain lama disebut masih kuasai jalur “lobang tikus”
PANGKALPINANG — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menutup seluruh akses keluar-masuk Pulau Bangka dan Belitung. Langkah tegas ini diambil untuk menghentikan aktivitas tambang timah ilegal yang dinilai telah merugikan negara dalam jumlah besar.
Dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden Prabowo mengungkapkan fakta mengejutkan: terdapat lebih dari 1.000 titik tambang timah ilegal yang beroperasi di Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya, Indonesia kehilangan hingga 80 persen produksi timah nasional karena praktik penyelundupan yang sudah berlangsung lama.
“Saya katakan ini harus dihentikan,” tegas Prabowo dalam forum internasional tersebut.
Presiden memerintahkan operasi militer berskala besar untuk memutus mata rantai penyelundupan. Operasi ini disebut melibatkan kapal perang, pesawat tempur, helikopter, dan drone guna memantau langsung seluruh wilayah tambang darat dan laut di Bangka Belitung. Di kutip dari CNBC Indonesia
Pemain Lama Masih Beroperasi
Namun, di lapangan, operasi ini menghadapi tantangan serius. Sumber Suaranusantara.online menyebut, jaringan pemain lama atau mafia timah masih menguasai banyak titik strategis, di kawasan selatan, barat, dan utara Bangka Belitung.
“Mereka sudah sangat berpengalaman. Yang penting ada uang, jalannya aman dan mulus,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (21/10/2025).
Menurut sumber tersebut, penangkapan yang terjadi selama ini hanya menyentuh sebagian kecil pelaku.
“Kalau ada yang tertangkap, itu biasanya cuma buang sial. Karena yang tertangkap sekali-dua kali, tapi penyelundupan sudah terjadi berkali-kali,” katanya.
Langkah Tegas Pemerintah Ditunggu
Instruksi langsung dari Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi momentum besar untuk memutus rantai mafia timah yang selama bertahun-tahun menjarah sumber daya negara.
Selain mengerahkan kekuatan militer, publik juga berharap pemerintah memperkuat penegakan hukum lintas lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga keuangan untuk menelusuri aliran dana hasil tambang ilegal.
