PANGKALPINANG, 5 Agustus 2025 – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi di Hotel Grand Safran, Pangkalpinang, Selasa (5/8/2025). Kegiatan ini dihadiri para pemangku kepentingan dari lintas sektor, termasuk perwakilan kabupaten/kota se-Babel, OPD, instansi vertikal, serta mitra kerja terkait.
Mewakili Gubernur, Asisten III Yunan Helmi, hadir langsung dan turut memberikan sambutan.
Dalam sambutannya, Yunan menekankan pentingnya kerja kolaboratif dan terintegrasi dalam penanganan stunting. Ia menyebutkan bahwa stunting merupakan isu multidimensi yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral.
“Stunting adalah isu multidimensi yang harus ditangani secara terintegrasi. Kami telah menyusun sejumlah strategi intervensi, mulai dari penguatan data sasaran, pendampingan keluarga berisiko stunting, hingga edukasi gizi di tingkat rumah tangga,” ujarnya.
Yunan juga menggarisbawahi bahwa target penurunan prevalensi stunting secara nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024 lalu harus menjadi pijakan untuk memperkuat intervensi yang bersifat spesifik dan sensitif.
Strategi Konvergensi: Praktik Baik dari Kabupaten Bangka
Dalam forum tersebut, turut dibagikan praktik baik dari Bappeda Kabupaten Bangka yang disampaikan oleh Panbudi. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan enam faktor utama penyebab stunting, berdasarkan hasil analisis situasi di daerah:
1. Pernikahan usia dini
2. Bayi dengan penyakit penyerta
3. Akses kesehatan yang terbatas
4. Keluarga miskin atau prasejahtera
5. Perilaku dan pola asuh yang kurang tepat
6. Kekurangan gizi kronis pada ibu dan anak
Dari enam faktor tersebut, Pemkab Bangka melakukan intervensi langsung dan terintegrasi di tingkat desa, melalui program lintas sektor yang menghadirkan seluruh pihak terkait secara serentak di satu lokasi.
“Kami bawa semua stakeholder ke desa. Kalau penyebabnya karena penyakit penyerta, kami hadirkan dokter spesialis. Kalau terkait gizi ibu hamil, kami hadirkan dokter kandungan. Kalau karena kurangnya akses pendidikan, kami libatkan dinas pendidikan. Kalau terkait layanan jaminan kesehatan, kami hadirkan BPJS,” jelas Panbudi.
Langkah ini dilakukan setiap bulan dengan tujuan memastikan seluruh permasalahan diselesaikan secara bersamaan di satu waktu dan tempat. Hingga saat ini, intervensi ini telah berhasil mengurangi jumlah desa locus stunting dari 14 desa menjadi 9 desa.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi dalam mendukung pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk memperkuat koordinasi TPPS lintas daerah dan sektor, serta menjadi wadah berbagi praktik baik antar kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 18,3 persen pada tahun 2025, lebih rendah dari target nasional yaitu 18,8 persen. Untuk mencapainya, pendekatan pentahalix—yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media—terus didorong agar pelaksanaan program lebih maksimal.
