Ketua Forum Masyarakat Kritis, Ema Mahdalena
Suaranusantara.online
LANGKAT – Ketua Forum Masyarakat Kritis, Ema Mahdalena meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut melakukan penyelidikan dugaan jual beli jabatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekolah Tahun 2025.
“Mumpung Pak KPK ada di Langkat, bisa dong sekalian periksa pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekolah Tahun 2025. Informasinya surat perintah tugas Plh Kasek tersebut ada harganya,” ujarnya, Rabu (08/07/2026).
Ema melanjutkan, dugaan Pungutan Liar (Pungli) Plh Kasek menjadi trending topik di awal kepemimpinan Robert Hendra Ginting sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Langkat.
Isu yang berkembang pada saat itu, harga kursi Plh Kasek dibandrol sesuai jumlah murid. Untuk siswa yang di bawah seratus, maka harganya Rp.5 juta, Jika di atas seratus dan di bawah dua ratus harganya Rp.8 juta dan jika di atas dua ratus harganya bisa mencapai Rp.10 juta.
“Kita mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan jual beli jabatan camat termasuk dugaan gratifikasi Plh Kasek Tahun 2025,” tegasnya.
Ema kembali menjelaskan, pasca operasi tangkap tangan dan ditetapkannya eks Bupati Langkat sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek dan gratifikasi jual beli jabatan camat serta kepala sekolah.
Penyidik KPK terus melakukan pendalaman dan pengumpulan alat bukti, termasuk penggeledahan yang dilakukan pada hari Rabu, 08 Juli 2026 di tujuh instansi yang satu di antaranya adalah dinas pendidikan.
Dalam penggeledahan di dinas pendidikan, KPK juga terlihat masuki ruangan Sekretaris Dinas Pendidikan Langkat. Membawa tiga buah koper yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi proyek dan gratifikasi jual beli jabatan kepala sekolah.
“Kita berharap pasca penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK, isu dugaan gratifikasi Plh Kasek Tahun 2025 juga dapat terungkap,” tutup Ema..
(Eea)
