Suaranusantara.online
SUMENEP – Kinerja Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, drg. Ellya Fardasah, M.Kes, mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Selasa (23/09/2025).
Kritik keras dilontarkan menyusul audiensi dengan Pemuda Reformasi Sumenep (PRS) yang mengungkap bobroknya penanganan penderita kusta di Kepulauan Kangean.
Investigasi yang dilakukan oleh Media Suara Nusantara Online di tiga desa – Torjak, Timur Jang-jang, dan Da’andung – mengungkap keluhan warga terkait minimnya penanganan kusta.
Yang lebih memprihatinkan, penanggungjawab kusta di Puskesmas Kangayan, Imran, mengaku masih menunggu perintah pimpinan karena ketiadaan anggaran.
Dr. Moh. Asy’ari Mudhar (Wakil Ketua Komisi IV DPRD) memimpin audiensi yang mempertanyakan komitmen dr. Ellya dalam menjalankan tugasnya.
M. Ramzi, S.IP., (Anggota Komisi IV) memberikan kritik tajam:
“Tanggapan dr. Ellya selama audiensi hanya sebatas ‘edukasi’. Ini tidak cukup! Dinas Kesehatan harus segera turun ke lapangan melakukan screening baik kepada penderita lama maupun baru,” ujarnya.
Ramzi menekankan pentingnya pendekatan proaktif:
“Jangan hanya menunggu kasus datang. Dinkes harus ‘menjemput bola’ dan bertindak nyata, bukan sekedar teori!,” tegas Ramzi.
Lebih lanjut, Ramzi menuntut dr. Ellya untuk segera memanggil Kepala Puskesmas Kangayan (Samsuri) dan penanggung jawab kusta (Imran) guna memberikan penjelasan kepada DPRD mengenai kendala sebenarnya yang dihadapi.
Berdasarkan penilaian Komisi IV DPRD, kinerja dr. Ellya Fardasah dinilai gagal dalam beberapa aspek krusial:
1. Implementasi Kerangka Acuan Kerja (KAK) pencegahan kusta tidak berjalan optimal
2. Koordinasi dengan unit pelaksana di tingkat puskesmas lemah
3. Respons terhadap laporan masyarakat hanya bersifat teoretis
4. Supervisi dan monitoring program pencegahan kusta tidak efektif
Ridhawi, Pimpinan Redaksi Media Dialektika News dan anggota Pemuda Reformasi Sumenep, menyampaikan pandangan kritis:
“Pencegahan adalah kunci dalam penanganan kusta, dan itu tidak akan terjadi jika anggaran dan koordinasi tidak berjalan dengan baik. Masyarakat Kangean tidak boleh menjadi korban kelalaian sistem,” ujar Ridhawi.
Ridhawi menekankan bahwa media akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan konkret dari pemerintah daerah.
Komisi IV DPRD mengeluarkan tuntutan tegas kepada dr. Ellya Fardasah:
– Melakukan screening massal segera di wilayah Kangean
– Menyusun rencana aksi konkret dengan alokasi anggaran yang jelas
– Meningkatkan koordinasi dengan kepala puskesmas dan penanggung jawab program
– Melaporkan progress penanganan secara berkala kepada DPRD
– Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan kusta
Kelalaian penanganan kusta di Kangean berpotensi menyebabkan:
– Penyebaran penyakit yang lebih luas
– Stigmatisasi sosial terhadap penderita
– Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
– Kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan yang lebih besar di kemudian hari
Masyarakat Sumenep kini menanti langkah konkret Dinkes P2KB untuk membuktikan keseriusan dalam menangani masalah kesehatan yang mendesak ini.
Kinerja drg. Ellya Fardasah, M. Kes., akan terus menjadi sorotan publik hingga ada perbaikan signifikan dalam penanganan kusta di Kepulauan Kangean, khususnya di Kecamatan Kangayan
(GUSNO)
