PANGKALPINANG — Penguatan pondok pesantren di Bangka Belitung tidak hanya diarahkan pada kegiatan santri, tetapi juga pada upaya membangun kemandirian lembaga pendidikan berbasis keagamaan. DPRD Babel mulai mendorong sejumlah program yang direncanakan berjalan secara bertahap pada 2026 dan 2027.
Anggota DPRD Babel, Agam Dliya Ul-Haq, mengatakan salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah memperluas dukungan terhadap kegiatan santri sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih terstruktur antara pesantren dan pemerintah daerah.
Pada tahun anggaran 2026, dukungan yang disiapkan antara lain melalui kegiatan lomba membaca kitab kuning. Sementara untuk 2027, terdapat rencana program tambahan, termasuk Bahtsul Masail, yang menjadi ruang pembahasan persoalan keagamaan dengan pendekatan kajian keilmuan Islam.
Agam menyebut gagasan pengembangan pesantren dan kemandirian lembaganya mulai dimasukkan dalam perencanaan anggaran daerah. Namun, pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan kemampuan keuangan pemerintah.
“Di Babel, Alhamdulillah kita bersama ketua DPRD itu program-program terkait kemandirian pondok pesantren sudah mulai sedikit demi sedikit kita canangkan di RAPBD 2027. Untuk 2026 ini kita ada menambahkan lomba membaca kitab kuning dan lainnya,” kata Agam, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, keterbatasan ruang anggaran membuat dukungan terhadap kegiatan santri belum bisa diperluas sekaligus. Karena itu, DPRD masih berupaya memperjuangkan kebutuhan program melalui pembahasan anggaran, termasuk membuka kemungkinan penambahan alokasi pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Selain program kegiatan, DPRD Babel juga berkoordinasi untuk membentuk Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Forum ini dirancang sebagai wadah bagi pengelola pesantren untuk menyampaikan kebutuhan, gagasan, serta masukan terkait pembangunan daerah.
Keberadaan forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan aspirasi kalangan pesantren dengan pembuat kebijakan. Dengan begitu, pembahasan mengenai pengembangan pesantren tidak hanya berlangsung ketika penyusunan program, tetapi juga memiliki saluran komunikasi yang lebih berkelanjutan.
Agam berharap forum itu nantinya turut mendorong pesantren berkontribusi lebih luas bagi masyarakat Bangka Belitung.
“Kita harap akan menjadi forum untuk bisa mengembangkan pondok pesantren dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait kontribusi ke masyarakat, khususnya untuk pengembangan dan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” pungkasnya.
Rencana program dan pembentukan forum tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui proses penganggaran serta koordinasi antarpihak. Kepastian dukungan anggaran dan bentuk kerja forum akan menentukan bagaimana gagasan pengembangan pesantren dapat diwujudkan secara bertahap.
