PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam membenahi pemerataan mutu pendidikan melalui pembangunan sekolah baru, penguatan tenaga pendidik, serta penataan distribusi guru.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (4/5/2026).
Upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB itu dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran pejabat eselon II, para kepala bagian di lingkungan Setdako, camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang, serta diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai penunjang layanan publik (PJLP).
Dalam amanatnya, Saparudin menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut dia, pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program strategis untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional, mulai dari peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana, hingga penguatan pendidikan karakter.
Di tingkat daerah, Pemkot Pangkalpinang menyiapkan langkah konkret, terutama untuk mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Tahun ini, pemerintah kota akan menambah satu unit sekolah baru, yakni SMP 11.
Selain itu, bersama pemerintah provinsi, Pemkot juga telah mengusulkan pembangunan SMP Negeri 5. Untuk tahun mendatang, pemerintah kembali merencanakan penambahan satu sekolah lagi guna menutup kekurangan yang masih ada.
“Kita masih kekurangan dua SMP. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita usulkan kembali pembangunan SMP 12,” ujar Saparudin.
Di sisi sumber daya manusia, pemerintah kota membuka peluang rekrutmen tenaga pengajar melalui jalur aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan guru sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
Selain rekrutmen, Pemkot juga menyiapkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan serta penyegaran bagi kepala sekolah dan guru.
“Kita akan melakukan penyegaran agar kepala sekolah dan guru lebih bersemangat dalam mengajar,” katanya.
Untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik, Pemkot akan menerapkan sistem rotasi antar sekolah sebagai bagian dari strategi pemerataan.
“Sekolah tidak boleh kosong tanpa guru. Kalau ada kekurangan, kita akan isi,” tegasnya.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan tidak ada lagi kesenjangan mutu antar sekolah di Pangkalpinang. Masyarakat pun diharapkan tidak lagi bergantung pada sekolah tertentu.
“Ke depan, masyarakat cukup menyekolahkan anak di dekat rumah. Kualitasnya akan kita jamin sama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Aswandi, menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan benar-benar terwujud.
Menurut dia, pembangunan pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa.
“Karakter tidak bisa digantikan teknologi seperti artificial intelligence. Peran guru tetap utama,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pemetaan atau mapping terhadap guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari upaya pemerataan kualitas. Mutasi dinilai sebagai langkah wajar untuk mendorong distribusi tenaga pendidik yang lebih merata.
“Guru atau kepala sekolah dari sekolah yang dianggap favorit bisa dipindahkan ke sekolah lain agar kualitasnya merata,” ujarnya.
Dinas Pendidikan juga melakukan pendataan tenaga pendidik hingga akhir 2026. Setiap tahun, sekitar 50 guru memasuki masa pensiun dan akan digantikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada pemberhentian guru. Justru kita lakukan penguatan dan pengisian kebutuhan,” pungkasnya.
