Suaranusantara.online
KABUPATEN BOGOR –
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor menggelar acara Gebyar Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Tahun 2025, di Gedung Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (27/5/2025).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto sekaligus melaunching aplikasi Sistem Layanan Online Kependudukan (Siloka) dan Jaringan Pelayanan Terintegrasi (Japati) serta meresmikan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Wilayah Bogor Barat yang berlokasi di Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang.
Rudy mengapresiasi acara tersebut memang menunjukkan kolaborasi yang baik dalam membangun Kabupaten Bogor. Dengan Gebyar Adminduk pelayanan publik dapat ditingkatkan, semoga semangat kolaborasi ini terus berlanjut dan membawa manfaat bagi Kabupaten Bogor.
“Saya mengapresiasi acara ini. Bukan hanya kita melihat dari sisi Gebyar Administrasi dan Kependudukan. Inilah kolaborasi yang kita inginkan selama ini. Kita ingin membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” ujar Rudy Susmanto.
Turut hadir Direktur Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kepala Bagian Logistik (Kabag Log) Polres Bogor Kompol Ari Trisnawati mewakiki Kapolres Bogor, mewakili Komandan Distrik Militer (Dandim) 0621/Kabupaten Bogor Mayor CKE Rohman Khoirulah, para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), jajaran Pemerintah Kota Bogor, jajaran Pemerintah Depok, para camat, para kepala desa, petugas kependudukan tingkat desa dan undangan.
Lebih lanjut Rudy mengatakan, bahwa acara Gebyar Adminduk terseleggara karena adanya sinergitas dan kolaborasi semua pihak. Misalnya, bersinergi dengan Polres Bogor dalam hal pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) terkait pajak, berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang mempromosikan beberapa produk-produk unggulan Kabupaten Bogor.
Di samping itu, berkolaborasi dengan Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mempromosikan beberapa produk-produk kuliner yang diberikan gratis kepada seluruh masyarakat, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan mengajak siswa-siswi untuk hadir memeriahkan acara tersebut.
“Tentunya Gebyar Administrasi Kependudukan ini sebuah stimulus atau sebuah penyemangat, karena luasnya wilayah Kabupaten Bogor yaitu 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan,” jelas Rudy.
Ia mengakui, bahwa acara Gebyar Adminduk yang dilaksanakan tersebut hanya mengcover untuk kurang lebih 4.000 penduduk. Sedangkan, pada saat bicara kehidupan berbangsa dan bernegara hak dasar masyarakat adalah memiliki administrasi kependudukan.
“Kita sebagai warga negara berhak punya KTP, punya KK (Kartu Keluarga-Red). Inilah tantangan terbesar kita. Kita ingin hari ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki sebuah terobosan-terobosan,” ungkap Rudy
Rudy menjelaskan inovasi Siloka, Japati dan GPP yang dibidani Disdukcapil Kabupaten Bogor adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftar dan mendapatkan layanan kependudukan secara online, yaitu seperti pembuatan E-KTP dan KK.
“Masyarakat Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Purwakarta, Karawang tidak harus datang ke Cibinong untuk mengurus KTP dan kK. Masyarakat di perbatasan Lebak Banten tidak harus datang ke Cibinong untuk mengurus KTP dan KK,” jelasnya.
Rudy mengatakan acara Gebyar Adminduk tersebut menjadi momentum menjelang Hari Jadi Bogor ke-435 tahun juga akan mengakhiri program 100 kerja dirinya sebagai Bupati Bogor.
“Tentunya 100 hari dapat menyelesaikan seluruh permasalahan di Kabupaten Bogor, tapi 100 hari kerja adalah merupakan sebuah pondasi yang akan kita ambil untuk menentukan sebuah kebijakan-kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Bogor 5 tahun ke depan,” ungkapnya.
Ia berkomitmen tahun 2025 seluruh kecamatan se Kabupaten Bogor dapat melakukan cetak KTP di kecamatan masing-masing.
Sebelumnya Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menyampaikan, bahwa pelaksanaan Gebyar Adminduk yang dibarengi juga dengan launching pelayanan admin di Bogor Barat tersebut untuk memudahkan masyarakat lebih dekat lagi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Karena ini memang menjadi salah satu kewajiban negara.
“Negara harus hadir antara lain adalah dengan memberikan perlindungan hukum antara lain dengan memberikan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan itu penting, karena bisa untuk berbagai hal. Salah satunya adalah untuk memberikan pengakuan keabsahan terkait penduduk, juga terkait dengan pendataan. Datanya digunakan untuk berbagai keperluan,” ungkap Teguh.
(mardioto)
