Caption foto: Warkamni, Anggota DPRD Babel Fraksi PPP, saat diwawancarai wartawan usai audiensi yang membahas persoalan akses jalan yang menjadi sengketa antara masyarakat dan perusahaan sawit PT (BPP) Bukit Palma Prima.
PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PPP Daerah Pemilihan Bangka Selatan, Warkamni, menegaskan bahwa persoalan sengketa akses jalan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat harus diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah yang baik antara seluruh pihak terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan Warkamni kepada wartawan usai mengikuti audiensi yang membahas persoalan akses jalan yang menjadi sengketa antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT (BPP) Bukit Palma Prima, Kamis (11/6/2026).
Menurut Warkamni, salah satu kesimpulan yang dihasilkan dalam audiensi tersebut adalah meminta agar penggunaan akses jalan yang masih dipersengketakan dihentikan sementara hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum.
“Kami meminta agar persoalan akses jalan ini dihentikan sementara sampai ada kejelasan dan kepastian hukum. Jadi sifatnya sementara sambil menunggu penyelesaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Warkamni.
Ia menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak keberadaan perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Bahkan, masyarakat dinilai cukup terbuka terhadap investasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan membuka peluang usaha bagi warga setempat.
“Sebenarnya masyarakat setuju dengan keberadaan perusahaan sawit tersebut. Persoalan yang disampaikan masyarakat hanya terkait akses jalan sepanjang kurang lebih 600 meter dengan lebar sekitar enam meter. Jadi masalahnya jangan melebar ke mana-mana, fokus pada persoalan itu saja,” ujarnya.
Warkamni menilai investasi merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keberadaan investasi juga harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta komunikasi yang baik antara perusahaan, pemerintah desa, dan warga.
Menurutnya, akar persoalan yang terjadi saat ini lebih banyak disebabkan oleh kurang optimalnya komunikasi antarpihak dibandingkan penolakan terhadap investasi itu sendiri.
“Yang bermasalah sebenarnya adalah komunikasi. Karena itu komunikasi yang baik harus terus dibangun agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Politisi PPP tersebut juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan perusahaan. Selain itu, pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan program-program yang berbasis pemberdayaan ekonomi sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh terkait berbagai kebijakan maupun program yang akan dijalankan di wilayah mereka.
“Masyarakat harus terus diberikan sosialisasi. Informasi harus disampaikan dengan baik sehingga masyarakat memahami apa yang sedang dilakukan dan apa manfaatnya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi,” ujarnya.
Warkamni berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik atas persoalan yang terjadi. Dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, ia optimistis kepentingan masyarakat dapat terlindungi tanpa menghambat iklim investasi di daerah.
“Saya yakin jika komunikasi berjalan baik, semua persoalan bisa diselesaikan melalui musyawarah. Masyarakat tetap terlindungi, investasi juga dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi daerah,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak memperkeruh situasi dan tetap fokus mencari penyelesaian terhadap pokok persoalan yang sedang dihadapi, sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi masyarakat maupun dunia usaha.







