Suaranusantara.online
SUMENEP, JAWA TIMUR –
Hampir tiga tahun lamanya, warga Pulau Sapangkur Kecil/ Dusun Sabuntan II, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, harus hidup dalam kegelapan.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun untuk menerangi pulau terpencil itu hingga kini belum pernah beroperasi – sementara sekitar 70 pelanggan tercatat telah melunasi pembayaran KWH sebesar Rp 1.400.000 per titik. Uang sudah disetor, listrik tak kunjung menyala.
Kemarahan dan kekecewaan warga sudah memuncak. Kepada awak media, Sabtu (21/02/2026), seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan betapa lelahnya mereka menunggu janji yang tak pernah ditepati.
“Sudah tiga tahun lampu PLTS di Sapangkur Kecil tidak menyala. Cuma janji-janji, padahal kami sudah bayar lunas,” tegasnya.
Warga itu memastikan, bahwa meteran KWH memang sudah terpasang di seluruh rumah pelanggan. Infrastruktur ada, kabel terpasang – namun listrik tidak mengalir.
Kondisi ini membuat warga bertanya-tanya: ke mana pertanggungjawaban atas uang yang telah mereka bayarkan?
Berdasarkan keterangan warga setempat, pertama kali PLTS tersebut sempat dioperasikan oleh seorang warga Pulau Sapangkur Besar berinisial AR.
Pada waktu itu juga instalasi itu dilaporkan mengalami kebakaran. Diduga kuat, insiden tersebut dipicu oleh kesalahan sistem atau ketidakmampuan operator dalam mengoperasikan perangkat. Sejak kejadian itu, PLTS tidak pernah bisa dimanfaatkan dan nasib warga pun terkatung-katung tanpa kepastian.
Saat dikonfirmasi pada hari yang sama, Kepala ULP (Unit Layanan Pelanggan) PLN Kangean, Hairul, membenarkan bahwa PLTS Sapangkur Kecil merupakan salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan sejak ia bertugas di Kangean pada Oktober 2025.
Hairul menjelaskan, bahwa kerusakan PLTS saat ini berstatus klaim garansi pabrikan, dan pihaknya telah berkoordinasi dengan penyedia jasa. Teknisi dari Surabaya pun diklaim telah turun ke lokasi dan melakukan sebagian perbaikan. Namun ada satu hambatan yang menjadi alasan utama mengapa PLTS belum bisa beroperasi kembali.
“Ada Part Multi Cluster yang tidak tersedia di Indonesia dan harus didatangkan langsung dari Jerman. Saat ini kami terus berkomunikasi agar material tersebut segera sampai di Surabaya,” ujar Hairul.
Namun ketika didesak apakah pihak PLN Distribusi Jawa Timur telah mengetahui kondisi PLTS yang sudah bertahun-tahun tidak beroperasi ini, Hairul tidak memberikan jawaban tegas. Ia justru mengalihkan dengan pernyataan bahwa dirinya tetap aktif berkomunikasi dengan penyedia jasa.
“Enggih pak, saya tetap intens berkomunikasi dengan penyedia jasa dan memperjuangkan agar PLTS Sapangkur Kecil bisa segera normal,” ucapnya.
Pernyataan Kepala ULP PLN Kangean, Hairul menyisakan pertanyaan besar: apakah masalah ini sudah dilaporkan secara resmi ke jenjang yang lebih tinggi, ataukah selama ini hanya ditangani di level bawah tanpa eskalasi yang semestinya?
Yang memperparah situasi adalah sikap Kepala Desa Sabuntan yang dinilai warga tidak menunjukkan kepedulian sedikit pun. Saat media mencoba mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kades tidak memberikan respons sama sekali.
Padahal, harapan warga Pulau Sapangkur Kecil sangat sederhana: mereka ingin pemerintah desa hadir, bersuara, dan memperjuangkan agar PLTS di pulau mereka bisa menyala – seperti yang sudah dinikmati warga di desa-desa tetangga dan pulau-pulau lain di sekitarnya.
Diam seorang kepala desa di tengah penderitaan warganya selama tiga tahun bukan sekadar kealpaan – itu adalah pengabaian.
Tiga tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk sebuah janji listrik yang tak kunjung menyala. Warga telah membayar, infrastruktur telah berdiri, namun kegelapan masih menyelimuti Pulau Sapangkur Kecil.
Publik berhak mendapat kejelasan: kapan komponen dari Jerman itu tiba, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian warga, dan mengapa Kepala Desa Sabuntan memilih diam?
(GUSNO)
