BANGKA — Beragam persoalan warga menjadi bahan serap aspirasi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustamsyah, saat melaksanakan reses di kawasan Linbang Jaya, Kelurahan Surya Timur.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mulai dari fasilitas Posyandu, sarana rumah ibadah, kondisi jalan dan penerangan, hingga kebutuhan kelompok tani.
Rustamsyah mengatakan reses tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan usulan, tetapi juga kesempatan untuk menjelaskan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Menurut dia, tidak semua aspirasi yang disampaikan warga dapat ditangani melalui anggaran provinsi. Karena itu, setiap usulan perlu ditempatkan sesuai kewenangan dan skala kebutuhannya.
“Reses ini untuk menampung aspirasi. Mana yang menjadi kewenangan provinsi, itu yang kita perjuangkan. Kalau kabupaten, tentu kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten,” ujar Rustamsyah.
Salah satu aspirasi datang dari kader Posyandu ILP Tunas Kelapa. Kader mengungkapkan kebutuhan fasilitas pendukung seiring perubahan sistem pelayanan Posyandu yang kini semakin terintegrasi secara digital.
Pelaporan tidak hanya berkaitan dengan jumlah warga yang datang ke Posyandu, tetapi juga mencakup data ibu hamil, ibu nifas, lanjut usia, kunjungan rumah hingga calon pengantin.
Kondisi tersebut membuat kader membutuhkan perangkat pendukung seperti laptop maupun telepon seluler. Mereka mengusulkan sedikitnya dua perangkat agar proses pendataan dan pelaporan tidak terkendala.
Selain Posyandu Tunas Kelapa, pengelola Posyandu Timbang Jaya juga menyampaikan kebutuhan tambahan kursi serta fasilitas teras atau peneduh. Kondisi di lapangan membuat sebagian ibu dan anak terkadang harus berdiri ketika kegiatan pelayanan berlangsung.
Rustamsyah menyarankan kebutuhan tersebut dipenuhi secara bertahap dengan melihat skala prioritas.
“Yang kecil-kecil kita selesaikan step by step. Jangan sampai karena menunggu yang besar, yang kecil malah tidak jalan,” katanya.
Aspirasi lain datang dari sektor pertanian. Rustamsyah menyampaikan adanya rencana bantuan 10 ekor sapi untuk Kelompok Tani Limang Jaya Maju.
Bantuan tersebut masih dalam proses. Nantinya, sapi akan dikelola oleh anggota kelompok dengan pola pengembangan ternak sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat lebih luas bagi anggota kelompok.
Dari hasil peninjauan dan penyampaian warga, kelompok disebut telah menyiapkan kandang. Ketersediaan pakan hijauan juga menjadi salah satu pendukung pengelolaan ternak.
Rustamsyah menegaskan dirinya akan mengawal proses tersebut agar bantuan yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai mekanisme pemerintah.
Ia menilai bantuan ternak tidak cukup hanya diberikan, tetapi harus dipastikan mampu dikelola dan berkembang sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam reses. Warga Kampung Baru Limang Jaya menyampaikan kondisi jalan dari kawasan pintu masuk menuju Gang Puyuh yang dinilai membutuhkan perhatian.
Selain kondisi jalan, warga juga mengeluhkan penerangan jalan yang kerap tidak berfungsi sehingga kawasan tersebut menjadi gelap pada malam hari.
Rustamsyah menjelaskan penanganan jalan harus terlebih dahulu melihat status dan kewenangannya, apakah masuk jalan kabupaten, provinsi, atau nasional.
Untuk usulan yang menjadi kewenangan kabupaten, ia mendorong agar warga menyiapkan proposal yang dilengkapi dokumentasi kondisi lapangan. Usulan tersebut selanjutnya dapat dikomunikasikan dengan pemerintah daerah.
“Buat proposal, lengkapi dengan foto kondisi jalannya. Nanti kita lihat kewenangannya, supaya jelas siapa yang harus menangani,” ujarnya.
Sementara itu, pihak kelurahan menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah memberikan sinyal rencana peningkatan jalan menuju kawasan Jeliti pada tahun berikutnya.
Fasilitas keagamaan turut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Pengurus Masjid Al-Falah menyampaikan kebutuhan penataan bagian dalam masjid yang dinilai kurang nyaman, terutama karena kondisi bangunan yang cukup terbuka dan panas.
Pengurus mengusulkan pemasangan pendingin ruangan serta penutup pada bagian tertentu bangunan. Estimasi kebutuhan anggaran yang disampaikan sekitar Rp100 juta.
Rustamsyah meminta pengurus melengkapi proposal dan kebutuhan anggaran agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.
Rustamsyah juga menekankan pentingnya memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada forum reses.
Menurutnya, usulan yang ingin diperjuangkan melalui anggaran pemerintah harus masuk dalam sistem perencanaan pembangunan, termasuk melalui SIPD dan Musrenbang, serta memiliki skala prioritas.
“Kalau tidak masuk SIPD, zonk berarti. Kalau cuma mengusulkan, percuma. Harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia mengatakan hasil reses nantinya akan menjadi bahan yang dibawa dalam pembahasan di DPRD. Namun, proses penganggaran tetap harus mengikuti ketentuan dan tahapan perencanaan pemerintah.
Di sisi lain, Rustamsyah juga mengajak masyarakat memanfaatkan forum pertemuan langsung agar informasi mengenai program pemerintah dapat lebih mudah diterima warga.
Ia menilai masih banyak informasi mengenai program maupun peluang bantuan pemerintah yang belum diketahui masyarakat di tingkat bawah.
Karena itu, selain menyerap keluhan, ia membuka ruang untuk berdiskusi lebih lanjut bersama warga pada waktu yang lebih panjang, termasuk pada akhir pekan.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda reses, tetapi menjadi awal komunikasi lanjutan antara masyarakat, pemerintah kelurahan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan DPRD untuk memilah kebutuhan sesuai kewenangan dan menentukan prioritas penanganannya.
