Suaranusantara.online
KABUPATEN BOGOR– Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf duduk “lesehan” bareng dengan pilar-pilar sosial Kabupaten Bogor guna merumuskan solusi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Bogor. Kegiatan pertemuan yang dikemas dalam Dialog Pilar-pilar Kabupaten Bogor tersebut digelar di Gedung Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025).
Diketahui, pilar-pilar sosial Kabupaten Bogor antara lain SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Pelopor Perdamaian, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).
Hadir pada dialog tersebut Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika dan jajarannya, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, para Dirjen Kemensos RI, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma’rup SH Hum, Wakapolres Bogor Kompol R. Adhimas Sriyono Putra, S.I.K., MM, Anggota DPD Papua Selatan Adib Fuad, Anggota DPD RI Jawa Barat Alfiansyah Bustami alias Komeng, unsur Forkopimda Kabupaten Bogor serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri menyebut, Kabupaten Bogor dengan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk, tentunya potensi permasalahan sosial yang terjadi cukup tinggi dibanding kabupaten atau kota lainnya.
“Kabupaten Bogor yang mempunyai wilayah cukup luas dan penduduk yang banyak serta berbatasan dengan Jakarta sebagai daerah penyangga, tentunya memiliki potensi permaslahan-permasalahan cukup besar,” ujar Bachril.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2,7 juta jiwa.
“Upaya untuk menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pemkab Bogor memberikan bantuan secara langsung bagi 20 jenis PPKS pada tahun 2023, dan 13 jenis PPKS di tahun 2024.,” jelas Bachril.
Ia juga menjelaskan, bahwa beberapa masalah yang dihadapi dalam penanganan PPKS, yaitu seperti belum terdatanya dengan baik PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dan keterbatasan sumber daya. baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun anggaran.
Di tengah-tengah pilar sosial Kabupaten Bogor, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan graduasi pada 3.310 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor sehingga dapat berdaya dan keluar dari garis kemiskinan.
Kementeeian Sosial RI dalam program pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Bogor telah menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 1,2 triliun pada 405.848 KPM tiap tahun. Dengan anggaran tertinggi yakni Rp 867 miliar program sembako dan Rp 387 miliar program PKH. Data tersebut menjadikan PKH dan program sembako sebagai program paling strategis dalam pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Gus Ipul berkeinginan tahun depan target meniadakan kemiskinan ekstrim dapat terealisasi sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.
“Dari 3 juta lebih jiwa itu selambat-lambatnya tahun 2026 kemiskinan ekstrem udah harus menjadi 0%,” ujar Gus Ipul.
Sementara kemiskinan yang sekarang, lanjut Gus Ipul, secara nasional itu 8,57% harus bisa di bawah 5% di tahun 2029. Ini adalah target yang luar biasa yang optimis.
“Belum pernah yang namanya kemiskinan itu turun lebih dari satu persen setiap tahun di era Pak Jokowi 10 tahun yang lalu hanya turun 2% selama 10 tahun 5 tahun,” ujarnya.
(mardioto)
