Suaranusantara.online
SUMENEP JAWA TIMUR – Nama Yulinda Anis Prawita kini menjadi sorotan. Perempuan yang menjabat sebagai admin sekaligus pengelola arisan Get di Sumenep ini dilaporkan diduga kuat merugikan sejumlah anggota melalui praktik pengelolaan yang tidak transparan, tidak adil, dan sarat kepentingan sepihak.
Dugaan itu bukan tanpa dasar. Sejumlah anggota arisan secara terang-terangan mengungkapkan, bahwa pencairan dana mereka sengaja dipersulit dan molor jauh melampaui batas waktu yang wajar – bahkan hingga lebih dari 24 jam – tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional.
Salah satu anggota yang menjadi korban mengungkapkan kejanggalan ini secara gamblang, kepada media ini Kamis, 26 Maret 2026 dan beberapa media berusaha mengkonfirmasi Yulinda Anis Prawita melalui sambungan telepon namun sia-sia.
Ia mengakui pernah mengalami keterlambatan pembayaran iuran sebanyak tiga kali, namun dengan durasi paling lama hanya sekitar lima jam dari waktu jatuh tempo.
“Saya siap dikenai denda Rp50.000 setiap kali telat. Itu wajar. Tapi kenapa pencairan saya justru ditahan lebih dari 1×24 jam? Ini bukan sanksi, ini penganiayaan hak,” ujarnya dengan nada tegas.
Ironisnya, denda keterlambatan sebesar Rp50.000 per kejadian itu sudah ia penuhi. Namun alih-alih pencairan berjalan normal, pihak admin justru menggunakan riwayat keterlambatan tersebut sebagai alasan untuk menahan hak anggota secara berkepanjangan – sebuah tindakan yang dinilai jauh melampaui sanksi yang seharusnya berlaku.
Yang lebih mengejutkan, anggota juga mempertanyakan posisi Yulinda Anis Prawita selaku admin yang disebut-sebut menerima giliran arisan tanpa kewajiban membayar iuran layaknya anggota lain.
“Setahu kami, admin dapat arisan tapi tidak bayar. Kalau begitu, dengan dasar apa dia berhak memberi sanksi kepada kami yang sudah bayar, meski terlambat? Ini tidak adil dan terkesan sewenang-wenang,” ungkap anggota tersebut.
Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pengelolaan arisan yang sejatinya bertumpu pada asas kepercayaan dan kesetaraan antar anggota.
Lebih mengkhawatirkan lagi, anggota yang berani bersuara justru mendapat respons negatif dari pihak admin. Alih-alih memberi klarifikasi, admin disebut menolak kritik dan bahkan menggunakan sikap kritis anggota sebagai justifikasi tambahan untuk mempersulit pencairan.
“Katanya pencairan saya dipersulit karena saya cerewet. Lho, ini hak saya sebagai anggota. Bertanya dan menuntut kejelasan bukan cerewet – itu tanggung jawab,” tegasnya.
Sikap tertutup dan antikritik dari pengelola ini dinilai semakin memperkuat dugaan bahwa ada praktik diskriminatif yang sedang berlangsung secara sistematis dalam pengelolaan arisan tersebut.
Seluruh transaksi arisan dilakukan melalui rekening pribadi atas nama Yulinda Anis Prawita. Namun hingga kini, tidak ada mekanisme pencairan yang jelas, tidak ada standar operasional yang dapat diakses anggota, dan tidak ada laporan keuangan yang terbuka untuk diverifikasi bersama.
Kondisi ini menciptakan ruang gelap yang rawan penyalahgunaan, dan anggota menilai pengelola memanfaatkan ketidakjelasan aturan untuk bertindak sesuka hati.
Kekecewaan yang kian menumpuk mendorong para anggota untuk mendesak Yulinda Anis Prawita agar segera memberikan klarifikasi terbuka kepada seluruh anggota. )
Mereka menuntut kejelasan soal mekanisme pencairan, dasar pengenaan sanksi, serta ada atau tidaknya keistimewaan yang dinikmati admin dibanding anggota lainnya.
“Arisan ini dibangun atas kepercayaan. Kalau pengelolanya justru yang pertama kali mengkhianati kepercayaan itu, maka sistem ini tidak layak dilanjutkan,” tegas salah satu anggota.
Hingga berita ini diterbitkan, Yulinda Anis Prawita selaku admin dan pengelola arisan belum memberikan tanggapan atas berbagai keluhan yang dilayangkan anggota.
Redaksi memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan hak jawab secara proporsional.
(GUSNO
