PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan tidak akan mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri sepanjang tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi menyeluruh yang diterapkan menyusul tekanan fiskal di berbagai sektor.
Asisten Administrasi Umum Setdako Pangkalpinang, Agus Fendi, mengungkapkan hal ini kepada wartawan usai mengikuti rapat teknis bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring, Rabu (11/6/2025).
“Untuk tahun depan, tidak ada dana yang disiapkan untuk perjalanan dinas luar negeri, khususnya di Setdako. Dan saya lihat hampir semua OPD juga sama,” kata Agusfendi.
Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut, Kemendagri menekankan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri harus melalui izin berjenjang. Prosedur pengajuan harus melewati Kemendagri terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke Kemensetneg dan Kemenlu, termasuk untuk urusan paspor dan visa.
“Intinya, semua perjalanan ke luar negeri, baik itu pakai dana APBD, APBN, maupun dari sponsor, tetap harus berizin. Tidak bisa sembarangan,” ujarnya.
Menurutnya, izin ini tetap wajib meski perjalanan bersifat pribadi, selama masih berkaitan dengan tugas kedinasan atau melibatkan institusi pemerintah.
“Misalnya ada pegawai ikut pelatihan di luar negeri, atau kegiatan budaya, olahraga, atau pameran—bahkan kalau dananya ditanggung sponsor atau pribadi pun tetap harus dilaporkan dan ada izin dari pusat,” terang Agusfendi.
Di sisi lain, ia menyebut langkah efisiensi ini tak bisa dilepaskan dari kondisi anggaran Pemkot Pangkalpinang yang tengah mengalami pengetatan. Salah satu pemicunya adalah pemotongan dana dari pemerintah pusat yang mencapai 50 persen, serta persiapan Pilkada Ulang dan target pendapatan daerah yang belum tercapai.
“Kalau kita lihat, dengan kondisi pendapatan daerah yang tidak maksimal, otomatis kita harus melakukan penyesuaian. Salah satunya ya memangkas perjalanan dinas luar negeri, agar anggaran bisa difokuskan ke program yang lebih berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Agusfendi menegaskan bahwa efisiensi ini bukan semata pemangkasan, tetapi langkah realistis untuk memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
“Harapan kita, pengeluaran bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tutupnya.
