PANGKALPINANG — Pangkalan resmi LPG 3 kilogram seharusnya menjadi tempat masyarakat memperoleh gas bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Namun, bagaimana jika konsumen justru diminta membayar lebih mahal dari harga yang tercantum pada papan pangkalan?
Keluhan warga mengenai dugaan penjualan LPG 3 kg seharga Rp22.000 mencuat di Pangkalpinang. Konsumen mengaku dikenakan harga lebih tinggi ketika tidak dapat menunjukkan KTP sesuai ketentuan pembelian.
Salah satu pangkalan yang menjadi sorotan adalah Pangkalan LPG 3 Kg milik Hasnawati di Jalan Fatmawati RT 009/RW 003, Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang.
Berdasarkan papan identitas bernomor registrasi 2331241032082029, pangkalan tersebut mencantumkan HET sebesar Rp18.000 per tabung. Pada papan yang sama tertera PT Energi Reaksi Bumi sebagai agen penyalur.
Jika keluhan warga mengenai harga Rp22.000 terbukti, terdapat selisih Rp4.000 dari HET yang tercantum pada papan pangkalan.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan pangkalan terhadap ketentuan harga jual LPG bersubsidi. Apakah persyaratan administrasi pembelian dapat dijadikan alasan untuk menarik harga tambahan dari konsumen?
Menanggapi hal tersebut, Rohil, Checker Pertamina Bangka Belitung, menegaskan bahwa pangkalan resmi wajib menjual LPG sesuai harga yang tercantum pada papan identitas.
“Untuk harga jual dari pangkalan resmi kita sesuai dengan apa yang tertulis di plang papan pangkalan resmi kita. Apabila di lapangan terbukti pangkalan menjual di atas HET, maka nanti kita akan lakukan pemberian sanksi melalui agen LPG-nya,” jelas Rohil.
Ia mengatakan, papan identitas pangkalan juga telah dilengkapi informasi sesuai standar, termasuk nomor pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan.
“Di plang papan pangkalan resmi kita juga sudah sesuai dengan standar pangkalan dan ada nomor pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat apabila ada pangkalan resmi kita yang nakal dan memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadinya,” lanjutnya.
Terkait administrasi pembelian, Rohil menjelaskan bahwa pangkalan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanan masing-masing. Pembeli dengan alamat KTP di luar Bangka Belitung masih dapat dilayani setelah kebutuhan warga sekitar terpenuhi.
Sementara itu, warga yang telah menetap lebih dari enam bulan di wilayah tersebut disarankan mengurus surat keterangan domisili atau memperbarui alamat KTP. Ketentuan administrasi ini berkaitan dengan pencatatan transaksi dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
Meski demikian, persyaratan administrasi pembelian tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pangkalan untuk menetapkan harga di luar HET. Harga jual tetap harus mengikuti ketentuan pemerintah daerah.
Rohil menegaskan, apabila ditemukan pangkalan menjual LPG di atas HET, sanksi dapat diberikan melalui agen penyalur. Tahapannya mulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga tiga kali, dan dapat berujung pada pemutusan hubungan usaha (PHU).
Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, wartawan telah menghubungi PT Energi Reaksi Bumi selaku agen yang tercantum pada papan identitas Pangkalan Hasnawati.
Namun, hingga berita ini disusun, pihak agen belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp telah terkirim dengan status centang dua, tetapi belum mendapat balasan.
Masyarakat berhak mendapatkan LPG bersubsidi sesuai ketentuan harga yang berlaku. Jangan sampai persyaratan administrasi justru menjadi celah untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen.
Jika benar terjadi penjualan di atas HET, siapa yang harus bertanggung jawab? Pangkalan, agen, atau lemahnya pengawasan distribusi?
