PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang melihat hasil kajian Komoditas, Produk, dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan sebagai salah satu instrumen penting untuk menentukan arah pengembangan ekonomi daerah.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan, sekaligus menentukan prioritas pembinaan bagi pelaku UMKM.
Dukungan itu disampaikan Riko Plt Kabag Ekonomi Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada wartawan Suaranusantara usai kegiatan Diseminasi Hasil Kajian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk LPPM Universitas Bangka Belitung (UBB), di Ballroom Emidary 1 Aston Emidary Bangka Hotel.
Pemkot menilai penelitian dan pengembangan KPJU sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menggali serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Salah satu contoh yang disoroti adalah pembangunan Rumah Produksi Nanas di Kelurahan Tua Tunu Indah. Inisiatif yang didorong Wali Kota Pangkalpinang Prof. Udin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayu Trisna tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
“Kita bisa lihat bagaimana Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota gencar mendorong pendirian Rumah Produksi Nanas di Kelurahan Tua Tunu Indah. Ini merupakan salah satu upaya Pemkot dalam meningkatkan nilai ekonomi potensi dan komoditas daerah sehingga berdampak positif bagi masyarakat,” demikian disampaikan perwakilan Pemkot.
Menurut Pemkot, keberadaan kajian KPJU tidak sekadar menghasilkan daftar komoditas atau produk unggulan. Lebih jauh, hasil penelitian tersebut dapat menjawab jenis usaha apa yang paling potensial, sektor mana yang layak diprioritaskan, serta peluang ekonomi apa yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan daerah.
Kajian yang dilakukan Bank Indonesia bersama UBB juga dinilai memiliki pendekatan penelitian yang cukup komprehensif.
Dalam prosesnya, BI menggunakan metode Modified Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dikombinasikan dengan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), Borda, dan Bayes. Penilaian dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan hingga provinsi.
Bagi Pemkot Pangkalpinang, hasil penelitian tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung lima arah kebijakan strategis.
Pertama, pengembangan UMKM. Pemerintah dapat menggunakan hasil pemetaan untuk menentukan pelaku usaha yang perlu mendapat prioritas pembinaan berdasarkan potensi dan keunggulannya.
Kedua, kebijakan permodalan. Pemetaan dapat menjadi dasar mempertemukan pelaku usaha potensial dengan lembaga perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan lainnya.
Ketiga, pengembangan investasi. Sektor usaha yang dinilai memiliki prospek dapat dipetakan sebagai peluang yang layak ditawarkan kepada investor.
Keempat, penyerapan tenaga kerja. Pengembangan komoditas dan jenis usaha unggulan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Kelima, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil kajian KPJU dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sektor usaha potensial yang dapat dikembangkan oleh BUMD Aneka Usaha.
Dengan demikian, hasil kajian Bank Indonesia dan UBB diharapkan tidak berhenti pada diseminasi atau penyampaian hasil penelitian. Pemkot Pangkalpinang melihat adanya peluang untuk menerjemahkan rekomendasi tersebut menjadi kebijakan konkret, sehingga potensi ekonomi lokal dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
