Bangka Belitung, — Bayangan reaktor nuklir di pesisir timah Bangka Belitung kembali muncul di benak publik.
Beberapa waktu terakhir, kabar tentang rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kepulauan Bangka Belitung kembali mencuat — dibalut narasi optimistis bahwa teknologi kini sudah aman, bersih, dan efisien.
Namun bagi mereka yang sudah lama mengikuti isu ini, wacana tersebut bukanlah hal baru. Jauh sebelum ramai diperbincangkan hari ini, sekitar tahun 2010–2013, Gubernur Eko Maulana Ali telah membuka ruang dialog dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) untuk menjajaki kemungkinan pembangunan PLTN di Pulau Bangka. Kala itu, studi awal bahkan sudah dilakukan di beberapa titik seperti Muntok, Bangka Barat, dan Belitung Selatan.
Eko menyadari satu hal penting yang sering dilupakan para pendukung proyek besar: energi nuklir bukan sekadar soal teknologi, tetapi soal kepercayaan publik dan kesiapan sosial.
Di masa itu, pemerintah pusat dan BATAN sedang gencar memperkenalkan energi nuklir sebagai “jawaban masa depan”. Namun, Babel belum siap.
Tragedi Fukushima di Jepang pada 2011 menjadi bayangan kelam yang menurunkan kepercayaan publik terhadap keselamatan nuklir.
Masyarakat pesisir, yang hidup berdampingan dengan tambang timah dan lahan perikanan, khawatir dampak limbah radioaktif akan menghantui kehidupan mereka.
Eko Maulana Ali — yang dikenal sebagai birokrat berhati-hati — memilih menunda langkah.
Ia lebih memilih memperkuat energi konvensional dan memperluas jaringan listrik melalui PLTU, sambil menunggu kesiapan teknologi dan kajian sosial yang lebih matang.
Sikapnya itu bukan bentuk ketakutan, melainkan kebijakan yang realistis: Babel tidak bisa menjadi “kelinci percobaan” dalam proyek energi yang belum teruji di Indonesia.
Dua dekade berlalu, dan kini dunia berubah.
Krisis iklim menekan semua negara untuk beralih ke energi bersih. Pemerintah Indonesia menargetkan Net Zero Emission 2060, dan dalam dokumen kebijakan energi nasional yang baru, nuklir mulai mendapat ruang lebih besar sebagai sumber listrik masa depan.
Selain itu, teknologi baru seperti Reaktor Modular Kecil (Small Modular Reactor/SMR) diklaim lebih aman dan efisien.
Para pendukungnya menyebut sistem ini bisa otomatis berhenti saat terjadi gangguan, bahkan tanpa campur tangan manusia.
Namun, klaim itu masih memerlukan pembuktian empiris di lapangan, bukan sekadar simulasi atau pernyataan di atas kertas.
Investasi yang ditawarkan pun besar — mencapai belasan triliun rupiah. Tapi di balik optimisme itu, pertanyaan mendasar tetap sama: apakah Bangka Belitung sudah siap?
Kesiapan yang dimaksud bukan hanya soal dana dan teknologi, melainkan tata kelola, sumber daya manusia, dan transparansi publik.
Nuklir bukan sekadar alat, melainkan sistem kompleks yang memerlukan kejujuran, disiplin, dan pengawasan lintas lembaga.
Negara-negara maju mampu mengelola PLTN bukan karena teknologinya semata, tapi karena mereka memiliki budaya keselamatan (safety culture) yang kuat, serta mekanisme pengawasan yang terbuka.
Sementara di Indonesia, kita masih berjuang memastikan tata kelola tambang, minyak, dan energi fosil berjalan tanpa kebocoran dan korupsi.
Dalam konteks itu, optimisme terhadap nuklir tanpa pembenahan sistem hanya akan menjadi mimpi indah yang berisiko tinggi.
Publik berhak mengetahui dengan jujur apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam proyek PLTN ini.
Apakah hanya demi kebanggaan teknologi? Atau benar-benar untuk menjamin kedaulatan energi masyarakat Babel?
Kita tentu tidak bisa menolak kemajuan teknologi. Tapi pengalaman masa lalu — ketika Eko Maulana Ali menahan diri agar tidak tergesa-gesa — seharusnya menjadi pelajaran berharga: bahwa pembangunan tanpa kesiapan sosial dan ilmiah hanya akan mengulang kesalahan yang sama.
PLTN memang bisa menjadi simbol kemajuan, tapi tanpa transparansi dan akuntabilitas, ia juga bisa menjadi sumber kecemasan yang panjang.
Kini, ketika proyek PLTN kembali digulirkan, publik patut mengingat kembali sejarahnya.
Bahwa Bangka Belitung pernah menjadi kandidat lokasi nuklir sejak lebih dari satu dekade lalu, namun ditunda bukan karena ketakutan, melainkan karena kebijaksanaan.
Sains dan teknologi memang berkembang, tapi kearifan politik dan kesadaran sosial harus berjalan bersamanya.
PLTN bisa saja hadir, tapi pertanyaannya tetap menggema di antara tambang-tambang tua dan pantai-pantai timah:
“Siapkah kita benar-benar hidup berdampingan dengan nuklir, atau sekadar kembali menjadi penonton dari eksperimen besar negeri sendiri?”
