PANGKALPINANG, 14 Juli 2025 — Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (14/7/2025), secara virtual melalui Zoom Meeting.
Pertemuan yang berlangsung di Smart Room Center (SRC) Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang tersebut mengangkat dua agenda utama, yakni evaluasi kegiatan pengendalian inflasi dan evaluasi pelaksanaan program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Juhaini hadir bersama sejumlah pejabat teknis lintas sektor, antara lain Inspektur, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM, serta Kepala Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Turut pula Kabag Perekonomian dan SDA, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kabag Ekonomi, dan Sekretaris Dinas Perhubungan.
Inflasi Pangkalpinang Terkendali
Dalam rapat, disampaikan bahwa inflasi nasional bulan ke bulan (month-to-month/mtom) tercatat sebesar 0,19 persen, inflasi tahun kalender (year-to-date/y-to-y) 1,87 persen, dan inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) sebesar 1,38 persen. Kelompok harga bergejolak menjadi penyumbang terbesar inflasi secara mtom dengan kontribusi 0,77 persen.
Sementara itu, inflasi Kota Pangkalpinang dinilai masih terkendali, bahkan berada di bawah rata-rata nasional. Tercatat inflasi mtom sebesar 0,02 persen, y-to-y 1,03 persen, dan y-on-y 0,96 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,91. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara y-on-y sebesar 0,68 persen.
Pengendalian inflasi di Pangkalpinang mengacu pada strategi nasional yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah Strategis Pemkot
Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan Pemkot Pangkalpinang dalam mendukung pengendalian inflasi di antaranya:
- Gerakan Pangan Murah pada 4 Juli 2025.
- Pemantauan harian harga bahan pokok dan barang penting di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu.
- Distribusi cadangan pangan pemerintah pusat pada Juni–Juli sebanyak 14,8 ton untuk 7.406 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7 kecamatan, dijadwalkan 22 Juli 2025.
- Pembagian benih dan sarana produksi (saprodi) kepada 30 Kelompok Wanita Tani (KWT).
- Subsidi pupuk untuk pengecer: urea 5,186 ton, NPK 13,2 ton, dan pupuk organik 5,3 ton.
- Operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) apabila terjadi lonjakan harga.
Evaluasi Program 3 Juta Rumah
Agenda kedua dalam rakor membahas evaluasi pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah, yang terdiri atas 1 juta unit di desa, 1 juta di wilayah pesisir, dan 1 juta di kelurahan.
Di Kota Pangkalpinang, program ini telah ditindaklanjuti dengan kebijakan pemberian insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung program strategis nasional secara konkret di tingkat lokal.
