PANGKALPINANG — Upaya membangun fondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali ditegaskan lewat penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan penting antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Babel itu berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur, Rabu (15/10/2025). Agenda ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.
Wakil Ketua II DPRD Babel, Eddy Iskandar, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Menurutnya, setiap kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran sementara yang telah disetujui bersama wajib disahkan melalui rapat paripurna.
“Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi kita untuk menyusun dan menyepakati arah kebijakan umum serta prioritas anggaran APBD Babel Tahun 2026,” ujarnya.
Eddy menegaskan, DPRD berharap agar penyusunan APBD 2026 tidak hanya fokus pada pembiayaan program rutin, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin pemerintah daerah benar-benar memusatkan perhatian pada kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. APBD harus menjadi alat untuk menghadirkan manfaat nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah membangun sinergi dalam pembahasan dokumen anggaran tersebut. Ia menyebut, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, saya ucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik ini. Semangat kebersamaan seperti inilah yang akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat,” ujar Hidayat.
Ia menegaskan, setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus kembali memberikan manfaat bagi rakyat. “Uang rakyat harus kita kembalikan kepada rakyat,” kata Hidayat disambut tepuk tangan peserta rapat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Hidayat juga menyinggung pentingnya menjaga semangat persatuan, terutama di tengah dinamika politik daerah usai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin (Prof Udin) dan Dessy Ayutrisna.
“Saya berharap semua pihak bisa hadir dalam semangat yang sama — baik yang menang maupun yang kalah dalam kontestasi politik. Kita harus berjiwa besar, jangan seperti pertandingan sepak bola yang berakhir ricuh,” ujarnya berseloroh.
Rapat paripurna itu ditutup dengan ajakan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan masyarakat demi mewujudkan Babel yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
“Semoga langkah-langkah yang kita sepakati hari ini menjadi pijakan kuat menuju pembangunan daerah yang lebih baik,” tutup Gubernur Hidayat Arsani.







