PANGKALPINANG — Gelombang penolakan terhadap rencana Hutan Tanaman Industri (HTI) di Bangka Belitung semakin menguat. Selain aksi di daerah, suara masyarakat kini juga menggema hingga ke pusat pemerintahan.
Sejumlah warga menilai masih minim legislator asal Babel yang berani secara terbuka menolak kebijakan HTI. Dari enam wakil rakyat yang duduk di Senayan, baru Melati Erzaldi (DPR RI) dan Dinda Rembulan (DPD RI) yang dinilai menunjukkan kepedulian.
“Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Melati dan Dinda Rembulan. Mereka sudah berada bersama rakyat yang menolak HTI. Semoga sikap ini bisa menjadi contoh bagi yang lain,” ujar seorang perwakilan massa, Rabu (10/9/2025).
Namun, warga juga menyinggung legislator lain yang dinilai belum jelas sikapnya, yaitu Rudianto Tjen, Bambang Pati Jaya (BPJ), Darmansyah Husen, Bahar Buasan, dan Ustadz Zuhri.
“Yang lima ini belum terlihat keberpihakannya,” lanjut warga tersebut.
Di sisi lain, langkah politik juga diambil di tingkat daerah. Ketua dan anggota DPRD Provinsi Babel, bersama perwakilan pemerintah kabupaten serta DPRD Bangka Barat dan Bangka Selatan, secara langsung mendatangi Kementerian Kehutanan RI pada Jumat (12/9/2025).
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan bahwa persoalan HTI bukan sekadar isu birokrasi, melainkan soal masa depan masyarakat di daerah kepulauan yang daratannya terbatas.
“Daratan Babel ini hanya sekitar 20 persen dibanding laut. Kalau lahan yang kecil ini masih juga diberikan untuk HTI, masyarakat kita mau bertahan hidup di mana? Tidak mungkin bercocok tanam di laut,” ungkap Didit dengan nada penuh keprihatinan.
Ia menekankan bahwa berbagai program pemerintah daerah, termasuk pembagian bibit gratis, tidak akan memberi dampak nyata jika ruang kelola masyarakat semakin sempit akibat ekspansi korporasi besar.
“Kami mohon Kementerian Kehutanan mendengar dengan jernih. Ini bukan soal kepentingan DPRD atau pejabat, tetapi suara murni dari rakyat Bangka Belitung,” kata Didit.
Lebih jauh, Didit mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan serta terus mendoakan agar perjuangan penolakan HTI berhasil. Menurutnya, kehadiran DPRD Babel di Jakarta adalah simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
“Semangat ini tidak akan berhenti sampai izin HTI benar-benar dicabut,” pungkasnya.
