Suaranusantara.online
LANGKAT – Dana desa Tahun 2026 rata-rata dipangkas hingga 70%, yang awalnya milyaran rupiah menyusut menjadi sekitar Rp.300 an juta.
Tentunya dengan menyusutnya dana desa mengancam program-program pemerintahan desa seperti program penanggulangan kemiskinan ekstrim, stunting dan pembangunan infrastruktur.
Walaupun dana desa dipangkas program-program titipan “langit” tetap eksis seperti pengadaan videotron sebesar Rp.40 an juta, program pelatihan trauma healing pasca bencana berbasis komunitas dengan anggaran sebesar Rp.10 juta dan program sosialisasi dengan anggaran sebesar Rp.50 juta.
Dari tiga program yang tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tersebut, dua di antaranya sudah selesai dikerjakan yaitu pengadaan videotron dan program pelatihan.
Sedangkan satu program lagi belum dikerjakan. Yang menarik program yang satu ini anggarannya cukup besar, tetapi jenis kegiatannya dan kapan dilaksanakan belum diketahui walaupun begitu sebagian kepala desa sudah membayarkan panjar (uang muka) sebesar Rp.25 juta.
Salah seorang kepala desa yang namanya tidak ingin ditulis mengatakan, APDESI meminta kepala desa untuk membuat langgaran sebesar Rp.50 juta untuk kegiatan.
“Kalau kegiatan kita yang buat, Rp.20 juta dibayarkan kepada APDESI, sedangkan Rp.30 juta untuk kegiatan. Tetapi kalau APDESI yang buat kegiatan kita wajib nyetor Rp.50 juta dan kepala desa dapat cash back 10% atau Rp.5 juta,” kata Kades tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Robby Deritawan Sitepu yang diminta konfirmasinya, Rabu (22/07/2026) melalui pesan WhatsApp sayangnya tidak menjawab.
Sementara itu Ketua DPC APDESI Kabupaten Langkat, Hasan Basri yang juga dikonfirmasi via pesan WhatsApp juga tidak mendapat respon, hanya terlihat centang satu.
(Eea)
