Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi mencapai Universal Health Coverage (UHC), dengan hampir seluruh masyarakat telah terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Capaian ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Babel, Fery Afriyanto, saat membacakan sambutan Gubernur Hidayat Arsani dalam kegiatan yang dibuka oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, di Hotel Soll Marina Bangka, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Kamis (25/9/2025). Acara tersebut dihadiri pula para bupati/wali kota se-Babel.
“Capaian tersebut harus disyukuri dan perlu dipertahankan, supaya program JKN tetap berlanjut sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Fery.
Dalam sambutannya, Fery menegaskan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Babel dalam program JKN. Mulai dari keaktifan peserta, sinkronisasi dan validitas data, kapasitas fiskal daerah, kualitas layanan kesehatan, hingga kesadaran dan literasi masyarakat.
Menurutnya, sebagian masyarakat yang sudah terdaftar masih belum rutin membayar iuran, terutama dari segmen mandiri. “Hal ini tentu berpengaruh pada kesinambungan pembiayaan JKN,” tegasnya.
Selain itu, perbedaan data antara BPJS Kesehatan, Dukcapil, dinas sosial, dan pemerintah daerah juga menjadi kendala. “Perlu diperkuat agar penyaluran bantuan iuran tepat sasaran,” tambahnya.
Ia menambahkan, kapasitas fiskal yang berbeda-beda di tiap daerah menuntut strategi bersama agar peserta yang ditanggung pemerintah tetap terlindungi tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang menjelaskan kembali prinsip gotong royong dalam penyelenggaraan JKN. Menurutnya, iuran peserta bukanlah tabungan pribadi, melainkan langsung dipakai untuk membantu peserta lain yang sedang sakit.
“Iuran yang dibayarkan setiap bulan langsung dipakai membantu peserta lain. Misalnya, biaya operasi jantung bisa mencapai Rp150 juta, yang setara dengan gotong royong 4.286 peserta. Ada juga kemoterapi kanker hingga Rp600 juta, yang ditanggung lebih dari 17 ribu peserta. Inilah bentuk nyata solidaritas sosial,” jelasnya.
Ia mengatakan, sistem JKN hanya bisa berjalan dengan baik jika seluruh peserta aktif membayar iuran secara rutin. Dengan begitu, masyarakat yang sehat dapat membantu yang sakit, dan ketika tiba waktunya membutuhkan layanan kesehatan, mereka pun sudah terlindungi.
Fery menegaskan, keberhasilan JKN harus dibarengi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM. Selain itu, literasi masyarakat mengenai pentingnya JKN juga harus terus ditingkatkan.
“Kesadaran dan literasi masyarakat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan,” kata Fery.
Ia menambahkan, keberhasilan JKN merupakan bagian dari amanat konstitusi, sekaligus mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama.
Pemprov Babel sendiri menyiapkan langkah strategis berupa penguatan sinergi data antara Dukcapil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan agar validasi kepesertaan semakin akurat.
“Langkah-langkah strategis itu penting untuk dilakukan. Terus sosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya menjadi peserta aktif JKN. Optimalkan juga peran pemda dan dorong kualitas pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Subekti perwakilan pemerintah daerah dalam Rakor menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan cakupan kepesertaan JKN melalui kebijakan dan edukasi publik. “Gotong royong menjadi kunci. Tidak ada yang tahu kapan sakit datang, karena itu iuran harus tetap dibayarkan agar sistem berjalan dan masyarakat merasa terlindungi,” ujarnya.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan UHC di Bangka Belitung.
