Suaranusantara.online
LANGKAT – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura kembali menjadi sorotan publik, kali ini bukan karena pelayanannya melainkan tarif parkirnya yang dinilai terlalu mahal.
Keluhan ini mencuat setelah seorang pengunjung mengunggah postingan di akun media sosial Facebook, dengan narasi biaya parkir di RSUD Tanjung Pura sebesar Rp.7000 untuk satu malam terlalu mahal.
“Ass. Salam merah putih. Yth. Mentri Kesehatan RI. Yth. Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Yth Pihak RSUD Tanjung Pura.. Saya mengharapkan agar biaya parkir di RSUD.Tanjung Pura dikaji kembali karena saya rasa mahal. 1 malam RP7000 untuk kereta. Sedangkan di RS Swasta 1 malam RP2000 Mungkin murah bagi pejabat atau orang kaya. Tapi mungkin mahal bagi rakyat kecil. Sedang ini Rumah Sakit Bukan Tempat Sopping/Mall. Harapan saya ada perubahan dan harapan baru untuk rakyat kecil. Dari Rakyat Untuk Rakyat Bekerja untuk rakyat. Salam,”.
Unggahan yang diposting andriza andriza (27/06/2026) itu pun menarik perhatian warganet dan memicu berbagai komentar.sebagian pengguna media sosial menilai tarif parkir tersebut terlalu mahal.
Salah satu akun Raihan dalam kolom komentar lnya menuliskan:
“Tlog di pertimbang kan lagi Pak
Rakyat Udah pada Susah Semua,” komentar Raihan dalam unggahan tersebut.
Hal senada juga disampaikan akun Jefriafriadi Jefri.
“setuju si….harus di prtimbangkan lg.berobat aja pake BPJS,rasanya tidak masuk akal klau parkirnya segitu.”
Direktur RSUD Tanjung pura dr. Dhermawati Bangun. MKM saat dikonfirmasi, apakah sekarang parkir dikelola pihak ketiga? Ia menjawab “iya pak”.
Selanjutnya saat ditanya nama perusahaan yang mengelola? Kapan lelang pengelolaan parkir dilaksanakan? Berapa pendapatan dari retribusi parkir? Ia tidak menjawab lagi.
Sebagai fasilitas pelayanan publik RSUD Tanjung Pura yang setiap hari didatangi masyarakat untuk mendampingi keluarga maupun menjenguk tetangga maupun kerabat yang sedang sakit, tidak lagi membebani dengan tarif parkir yang terlalu mahal.
Apalagi RSUD Tanjung Pura merupakan merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik pemerintah Kabupaten Langkat, yang anggarannya dibiayai dari APBD yang notabene uang rakyat, maka diperlukan transparansi agar tidak menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat.
(eea)
