Tanjungpandan, 21 September 2026 — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai NasDem, Edi Nasapta, mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera menambah pasokan darurat BBM, khususnya Pertalite, ke Pulau Belitung. Desakan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut Edi, masyarakat tidak boleh terus dibiarkan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperoleh BBM.
“Pertamina jangan hanya mengatakan stok aman, sementara kenyataan di lapangan masyarakat masih mengantre panjang. Ukuran pasokan aman bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi BBM tersedia dan dapat diperoleh masyarakat secara wajar,” tegas Edi Nasapta.
Edi meminta Pertamina segera melakukan penambahan dan percepatan pasokan hingga kondisi seluruh SPBU di Belitung kembali normal. Apabila diperlukan, distribusi mobil tangki harus ditambah, jam operasional SPBU diperpanjang, seluruh nozzle Pertalite diaktifkan, dan jumlah petugas pelayanan ditingkatkan pada waktu-waktu antrean terpadat.
Selain pasokan darurat, Pertamina diminta membuka secara transparan data kuota, stok terminal, penyaluran harian, jadwal kedatangan kapal pengangkut, serta distribusi BBM ke setiap SPBU di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
“Dalam waktu 2×24 jam, Pertamina harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab antrean ini sekaligus menyampaikan jadwal pemulihan pasokan. Apakah kuotanya kurang, pengiriman terlambat, distribusinya bermasalah, atau terjadi kebocoran penyaluran—semuanya harus dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Edi menegaskan bahwa apabila berdasarkan data kebutuhan riil ternyata kuota Pertalite untuk Pulau Belitung tidak lagi mencukupi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pertamina, dan BPH Migas harus segera melakukan penyesuaian dan penambahan kuota.
“Pertumbuhan kendaraan, aktivitas pariwisata, kebutuhan nelayan, transportasi air, pertanian, dan kegiatan ekonomi masyarakat harus menjadi dasar evaluasi kuota. Belitung merupakan daerah kepulauan sehingga juga membutuhkan persediaan pengaman untuk menghadapi keterlambatan pengiriman akibat cuaca maupun gangguan transportasi laut,” jelasnya.
Pada saat bersamaan, Edi meminta dilakukan pengawasan terhadap pembelian berulang, penimbunan, pelangsiran, dan penyalahgunaan BBM penugasan. Namun, pengawasan tersebut tidak boleh mempersulit nelayan, petani, pelaku usaha kecil, dan transportasi air yang memenuhi ketentuan serta memiliki surat rekomendasi resmi.
“Yang harus ditindak adalah penimbunan dan penyalahgunaan, bukan nelayan atau masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja. Pemerintah daerah harus mempercepat pelayanan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna yang memang berhak,” ujarnya.
Edi akan mendorong rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, BPH Migas, Dinas ESDM Provinsi Babel, pemerintah kabupaten, pengelola terminal BBM, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, dan seluruh pengelola SPBU di Pulau Belitung.
“Rakyat membutuhkan penyelesaian, bukan saling lempar tanggung jawab. Kirim pasokan darurat sekarang, benahi distribusinya, buka datanya, dan pastikan antrean segera berakhir. Saya akan terus mengawal persoalan ini sampai pelayanan BBM di Belitung benar-benar kembali normal,” pungkas Edi Nasapta.
