PANGKALPINANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PKS, Ahsan Visyawan, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait efektivitas kerja Panitia Khusus (Pansus) dan Komisi DPRD dalam rapat Banmus yang digelar Rabu (28/5/2025).
Menurut Ahsan, terjadi tumpang tindih kegiatan antara Pansus dan Komisi, terutama setelah jumlah pansus yang aktif bertambah menjadi tiga di pertengahan bulan ini.
“Lebih efektif jika Pansus difokuskan dulu agar cepat selesai. Kalau semua dijalankan bersamaan, sulit terkontrol,” ujarnya.
Ia juga mendorong pimpinan DPRD untuk segera menyurati para ketua pansus agar membuat grand desain kerja yang jelas. Hal ini termasuk batas waktu pembahasan, materi yang akan digali, hingga jadwal pertemuan yang sistematis.
“Kalau tidak ada target, bisa saja minta waktu tambahan terus di tiap akhir bulan. Harus ada target tahunan agar kinerja dewan terukur,” katanya.
Ahsan mengingatkan agar produktivitas DPRD dievaluasi berdasarkan capaian konkret, seperti jumlah Perda yang disahkan, rekomendasi yang diterbitkan, maupun pansus yang selesai tepat waktu. Ia juga mengkritisi ketidakhadiran beberapa pimpinan dalam sejumlah pembahasan penting.
“Sudah empat kali pembahasan atau kunjungan resmi, ketuanya enggak hadir. Ini soal tanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, Ahsan menyinggung soal capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 31 persen dari target Rp700 miliar. Ia menilai program pemutihan pajak perlu dievaluasi lebih lanjut.
“Jangan sampai niatnya menambah pemasukan, malah jadi beban gagal bayar,” pungkasnya.
