PANGKALPINANG – Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026–2031 tidak hanya menjadi seremoni pengukuhan kepengurusan baru, tetapi juga momentum konsolidasi gagasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kegiatan yang digelar di Ruang Pertemuan Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Sabtu (11/7), dirangkai dengan seminar bertema kepemiluan dan penguatan pemerintahan daerah. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin atau Prof Udin, jajaran akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, serta pengurus MIPI dari berbagai kabupaten dan kota di Bangka Belitung.
Pada kesempatan itu, Prof Udin yang juga dipercaya sebagai Ketua DPW MIPI Bangka Belitung menegaskan bahwa organisasi tersebut harus menjadi ruang bertemunya gagasan, pengalaman, dan keilmuan dari berbagai latar belakang profesi.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah saat ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan akademisi, profesional, birokrat, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang berbasis kajian dan kebutuhan riil masyarakat.
“MIPI harus menjadi wadah yang mampu menghimpun pemikiran-pemikiran terbaik untuk membantu pembangunan daerah. Di dalamnya ada akademisi, praktisi, birokrat, dan berbagai unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan Bangka Belitung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum MIPI Anwar Hafid dalam sambutannya menekankan pentingnya ilmu kepemimpinan dan ilmu pemerintahan dalam menjalankan amanah publik. Ia mengibaratkan negara dan daerah sebagai sebuah kapal yang membutuhkan nakhoda yang memahami arah pelayaran.
Menurut Anwar, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan yang baik (good governance) tidak cukup hanya terlihat baik di mata publik, tetapi harus benar dalam pelaksanaannya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ukuran pemerintahan yang baik adalah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Selain pelantikan, seminar yang digelar dalam rangkaian kegiatan tersebut membahas berbagai isu terkait demokrasi, kepemiluan, dan tata kelola pemerintahan daerah. Forum tersebut menjadi ruang diskusi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai penguatan sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.
Anwar Hafid juga mendorong agar MIPI Bangka Belitung rutin menggelar forum diskusi dan kajian ilmiah. Menurutnya, organisasi profesi dan keilmuan harus mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.
Ia menegaskan bahwa kehadiran MIPI didasarkan pada semangat pengabdian dan panggilan moral, bukan kepentingan politik maupun ekonomi.
“Kita berkumpul karena memiliki kepedulian yang sama untuk melihat Indonesia dan Bangka Belitung menjadi lebih baik. MIPI harus menjadi rumah besar bagi orang-orang yang ingin berkontribusi melalui ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki,” ujarnya.
Pelantikan DPW MIPI Bangka Belitung diharapkan menjadi awal terbentuknya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan berbagai gagasan strategis bagi kemajuan daerah.
Dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Bangka Belitung, MIPI diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak lahirnya pemikiran-pemikiran konstruktif yang dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
