Direktur RSUD Abuya Kangean, dr. Hidayatur Rahman
Suaranusantara.online
SUMENEP, JAWA TIMUR – Ketegangan terjadi di pinggir jalan raya Pasar Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kamis (25/12/2025). Seorang pemimpin redaksi media lokal nekat melakukan wawancara “cegat pintu” kepada Direktur RSUD Abuya Kangean, dr. Hidayatur Rahman, terkait dugaan ketidaktransparanan belanja modal, pemeliharaan, dan pengadaan barang periode 2023-2025.
Aksi tersebut dilakukan setelah berbagai upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp, panggilan telepon, hingga kunjungan langsung ke RSUD Abuya sebanyak lima kali sepanjang 2025 tidak membuahkan hasil.
Direktur rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumenep itu dinilai terus menghindari dan tidak merespons permintaan klarifikasi.
“Saya mau klarifikasi soal belanja modal dan pemeliharaan serta barang lainnya dari tahun 2023-2024 dan 2025,” ujar pimred yang bernama Ridhawi dengan nada emosi saat mencegatkan direktur RSUD Abuya di tepi jalan raya.
Dalam wawancara spontan tersebut, Ridhawi dengan suara lantang menyampaikan kritik tajam sekaligus memberikan ultimatum kepada dr. Hidayatur Rahman.
Menurutnya, jika sang direktur merasa tidak mampu mengelola rumah sakit secara transparan dan akuntabel, sebaiknya segera mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kalau tidak mampu, menurut saya sebagai kritik dan saran, segeralah mengundurkan diri saja. Atau saya yang akan menyampaikan langsung kepada Bupati dan dinas setempat. Dan jika akan bertahan, siap-siap dipanggil direktur odong-odong,” tegas Ridhawi dengan nada kesal.
Julukan “direktur odong-odong” yang dilontarkan pimred tersebut mengindikasikan kritik keras terhadap kinerja kepemimpinan di RSUD Abuya yang dinilai tidak profesional dan cenderung menghindar dari tanggung jawab publik.
Pertanyaan mengenai belanja modal, pemeliharaan, dan pengadaan barang di RSUD Abuya Kangean menjadi isu krusial mengingat rumah sakit tersebut merupakan fasilitas kesehatan rujukan bagi masyarakat Kepulauan Kangean, Sapeken dan sekitarnya.
Transparansi penggunaan anggaran menjadi hak publik untuk diketahui, terutama terkait kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari dr. Hidayatur Rahman maupun pihak manajemen RSUD Abuya Kangean terkait tuduhan penghindaran ini.
Publik kini menantikan respons dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait persoalan yang mencuat ini.
Aksi cegat pintu yang dilakukan Ridhawi bukanlah tindakan main hakim sendiri, melainkan cerminan kekecewaan mendalam terhadap sikap tertutup seorang pejabat publik yang seharusnya terbuka kepada media dan masyarakat.
Direktur RSUD Abuya, sebagai pengelola fasilitas kesehatan yang dananya bersumber dari uang rakyat, wajib memberikan pertanggungjawaban transparan.
Lima kali kunjungan sia-sia, puluhan pesan dan panggilan yang diabaikan, menunjukkan arogansi kekuasaan yang tidak pada tempatnya.
Jika memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus menghindar? Jika memang kinerjanya baik, mengapa takut dikonfirmasi?
Julukan “direktur odong-odong” mungkin terdengar keras, namun itulah bahasa rakyat ketika kepercayaan dikhianati oleh sikap elusive pejabat yang justru digaji dari kantong mereka.
RSUD Abuya bukan milik pribadi, tapi milik rakyat Kangean dan Sumenep. Maka, siapa pun yang memimpinnya harus siap dikontrol, dikritisi, dan dimintai pertanggungjawaban.
Kami berharap Bupati Sumenep dan Dinas Kesehatan segera turun tangan, bukan untuk membela pejabatnya, tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran kesehatan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.
Jika tidak mampu, mundur adalah pilihan terhormat. Jika tetap bertahan dengan sikap tertutup, rakyat berhak menuntut pergantian.
(GUSNO)
