PANGKALPINANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah diterpa badai politik. Ketua DPW PPP Babel, Heliana, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan terkait pembayaran kamar hotel yang dilaporkan oleh Adelia, kader partai yang juga menjabat sebagai pengurus DPW.
Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum pribadi, tetapi menguak dinamika internal yang berpotensi mengganggu soliditas dan citra partai berlambang Ka’bah tersebut.
Menyikapi situasi itu, DPW PPP Babel menggelar rapat konsolidasi dan menunjuk Amri Cahyadi sebagai juru bicara resmi partai.
“Mendengar pemberitaan penetapan tersangka Hellyana, walaupun beliau dilaporkan secara pribadi, jabatan sebagai Ketua PPP Babel melekat pada diri beliau. Kami keluarga besar PPP terkejut, prihatin, sedih, dan sangat terpukul,” ujar Amri Cahyadi dalam keterangan persnya.
Menurut Amri, perkara ini berawal dari dugaan hutang-piutang sekitar Rp.22 juta antara Heliana dan Adelia. Ia menilai, nilai tersebut tergolong kecil dan semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus masuk ranah pidana.
“Apalagi mau mengorbankan citra, nama baik, keluarga, dan jabatannya untuk angka sekecil itu, jika beliau memang betul-betul tahu itu adalah hutang,” katanya.
Menariknya, pelapor dalam kasus ini, Adelia, bukan pihak luar, melainkan kader partai yang direkrut langsung oleh Heliana dan sempat difungsikan sebagai administrator kantor DPW PPP Babel. Kondisi ini menimbulkan spekulasi adanya gesekan politik internal.
“Sebagai satu keluarga besar PPP, pastinya kami tidak mau pihak luar (kompetitor politik) bertepuk tangan riang gembira menyambut persoalan internal kita,” tegas Amri.
PPP Babel berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih arif. Mereka meminta Polda Babel mempertimbangkan langkah persuasif dan mediasi agar kedua belah pihak dapat berdamai.
“Kami mengharapkan Polda untuk menghentikan proses hukum dengan memberikan ruang kembali bagi kedua belah pihak agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan keislaman, saling maaf-memaafkan,” ujar Amri.
Ia juga menyinggung asas hukum praduga tak bersalah serta efisiensi biaya penegakan hukum dibandingkan dengan nilai kerugian yang relatif kecil.
Sebagai wujud solidaritas, PPP Babel menyatakan kesiapannya membantu Heliana secara finansial untuk menyelesaikan kewajiban hutang-piutang yang dipersoalkan.
“Dengan semangat solidaritas tinggi, kami keluarga besar PPP akan urunan membantu biaya tersebut. Kami juga sudah menginstruksikan infaq wajib solidaritas kader yang menjadi anggota legislatif PPP, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
PPP Babel menegaskan komitmen menjaga marwah partai agar tidak terpecah oleh konflik internal. “Mari kita jadikan ini sebagai introspeksi agar ke depan tidak terulang dan PPP Babel tetap berkhidmat bagi umat dan masyarakat Babel,” tutup Amri.
DPW PPP Babel berencana menyurati dan beraudiensi dengan Polda Babel untuk menyampaikan aspirasi penyelesaian secara kekeluargaan. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat memfasilitasi perdamaian antara kedua kader.
Kasus ini menjadi ujian berat bagi PPP Babel—antara menghormati proses hukum dan menjaga kesolidan internal. Apakah partai ini mampu keluar dari badai dengan kepala tegak, atau justru terpecah karena intrik di dalamnya? Waktu yang akan menjawab.
