Suaranusantara.online
SUMENEP, – Kontroversi kepemimpinan drg. Novia Sri Wahyuni, M.Kes sebagai Kepala Puskesmas Pamolokan kembali mencuat setelah pernyataannya yang mengejutkan terkait praktik pungutan liar difasilitas kesehatan yang dipimpinnya.
Dalam kejadian yang viral di media sosial, pimpinan Puskesmas ini memilih bersikap lunak terhadap bawahannya yang diduga melakukan pungli parkir senilai Rp 5.000 per unit sepeda motor saat Festival Kerapan Sapi berlangsung.
Yang lebih mengkhawatirkan, justifikasi yang diberikannya menunjukkan prioritas yang keliru sebagai seorang pemimpin.
“Saya tahu mas, sekali lagi masak saya mau dibilang jahat saya baru datang umur satu tahun, hey parkir stop duu jahatnya itu dokter Novi gimana coba,” ungkap dr. Novia saat dikonfirmasi media baru – baru ini
Pernyataan ini mengungkap mentalitas kepemimpinan yang bermasalah, di mana seorang pejabat publik lebih mengutamakan citra personal ketimbang penegakan aturan.
Sikap ini justru menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami esensi kepemimpinan yang sesungguhnya.
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi dokter, dr. Novia seharusnya tunduk pada dua koridor hukum sekaligus: regulasi profesi kedokteran dan ketentuan kepegawaian ASN.
Kedua framework ini sama-sama menekankan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan hukum sebagai fondasi pelayanan publik.
Namun yang terjadi justru sebaliknya – pemimpin yang seharusnya menjadi teladan malah mempertontonkan kelemahan karakter dengan mengabaikan tanggung jawab pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan kerjanya.
Ironi terjadi ketika seorang pemimpin lebih takut “dicap jahat” oleh bawahannya ketimbang melanggar amanah publik.
Pola pikir seperti ini mencerminkan krisis kepemimpinan yang dapat meruntuhkan kredibilitas institusi kesehatan publik.
Kepemimpinan sejati justru terletak pada keberanian mengambil keputusan yang tepat, meski tidak populer.
Seorang pemimpin yang efektif harus mampu membedakan antara “disukai” dan “dihormati” – dan drg. Novia jelas gagal dalam hal ini.
Sikap permisif ini bukan hanya soal parkir liar, tetapi mencerminkan kultur organisasi yang bermasalah. Ketika pemimpin tertinggi menunjukkan toleransi terhadap pelanggaran, hal ini dapat memicu efek domino yang merusak etos kerja dan integritas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
Masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan dari institusi yang dipimpin oleh figur berintegritas, bukan pemimpin yang mudah tergoyahkan oleh pertimbangan popularitas semata.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas kepemimpinan di jajaran puskesmas.
Kepemimpinan yang lemah tidak hanya merugikan organisasi internal, tetapi juga menghianati kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan.
Sudah saatnya otoritas yang berwenang melakukan audit komprehensif terhadap kinerja kepemimpinan drg. Novia Sri Wahyuni, M. Kes., sebelum sikap permisif ini semakin mengakar dan merusak kredibilitas Puskesmas Pamolokan secara permanen.
Kepemimpinan sejati diukur dari keberanian menegakkan kebenaran, bukan dari popularitas di kalangan bawahan, itu namanya pemimpin tidak becus.
(GUSNO)
