KOBA — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, melaksanakan reses Masa Sidang III Tahun Sidang I di SMK Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (18/9/2025). Dalam kunjungannya, ia menyoroti sejumlah persoalan pendidikan, mulai dari sarana prasarana, tunjangan tambahan penghasilan (TPP) guru, hingga pembiayaan program Makan Bergizi (MBG).
Kepala SMKN 1 Koba, Sarianto, menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan zebra cross di depan sekolah. Lokasi sekolah yang berada di jalan raya dinilai rawan kecelakaan bagi siswa. Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan biaya operasional, terutama untuk bahan praktik siswa yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Menanggapi hal itu, Didit menegaskan reses kali ini memang diarahkan agar anggota DPRD Babel turun langsung ke sekolah untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, SMK memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan siap kerja sehingga membutuhkan dukungan maksimal.
“Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan anggaran. Karena itu, kami datang langsung mendengar masukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujar Didit.
Didit juga menanggapi keresahan guru terkait TPP yang sempat menjadi sorotan. Ia menegaskan tidak ada pemotongan, melainkan hanya penundaan sesuai SK Gubernur. DPRD bersama Pemprov Babel, kata dia, sedang mencari formula agar pembayaran dapat direalisasikan secara maksimal.
“Insyaallah pada Desember, melalui sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), hak bapak dan ibu guru akan kami berikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Didit menyinggung soal pembiayaan program Makan Bergizi (MBG) yang membutuhkan dana hingga Rp160 miliar per tahun. Menurutnya, beban anggaran sebesar itu terlalu besar jika hanya ditanggung pemerintah daerah.
“Ini tanggung jawab pemerintah pusat. Kita tunggu kucuran dana agar program bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Reses kali ini menjadi momentum penting bagi DPRD Babel untuk menyerap aspirasi langsung dari satuan pendidikan. Didit menegaskan, penguatan mutu pendidikan vokasi akan menjadi prioritas dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi.
