Penganggaran Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022 Desa Torjek, Kecamatan Kangayan
Suaranusantara.online
KANGAYAN, SUMENEP – Ketika F dan istrinya harus bertahan hidup di pinggiran hutan dengan kondisi cacat permanen akibat kusta, jutaan rupiah dana bantuan desa justru mengalir tanpa jejak.
Kisah tragis pasangan yang sudah puluhan tahun menderita penyakit Hansen ini menjadi cermin buram pengelolaan dana desa di Torjek, Kecamatan Kangayan.
F dan istrinya kini hidup dalam isolasi, mengandalkan belas kasihan warga. Kondisi fisik mereka yang mengalami cacat permanen membuat keduanya memilih hidup jauh dari keramaian.
Warga Desa Torjek terdampak kusta, namun tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa maupun pemerintah pusat.
Yang lebih menyakitkan, ketika mereka bertanya langsung kepada Kepala Desa Torjek tentang bantuan sosial, mereka beserta penderita kusta lainnya sama sekali tidak terdaftar sebagai penerima.
Nasib serupa dialami H, tetangga satu dusun dengan F. Pria yang terinfeksi bakteri Mycobacterium leprae sejak 2018 ini mengaku tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah desa selama enam tahun terakhir.
“Sekitar enam tahun mas saya terjangkit penyakit ini, kalau bantuan dari pihak pemerintah desa tidak pernah dapat sampai sekarang,” keluh H saat ditemui media ini di rumahnya tahun lalu.
Yang mengejutkan, ketika F berusaha menanyakan langsung kepada Kepala Desa Torjek perihal bantuan tunai, sang kepala desa justru berdalih bahwa bantuan tersebut “punyanya siswa sekolah.”
“Kalau uang semua punya siswa sekolah,” ungkap F menirukan bahasa kepala desa setahun lalu.
Data anggaran dana desa Torjek periode 2020-2024 menunjukkan angka yang fantastis namun kontradiktif dengan kondisi lapangan:
1. 2020: Pagu anggaran Rp1,327,488,000, untuk penanggulangan bencana/darurat: Rp 48,350,000 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: Rp 396,000,000
2. 2021: Pagu anggaran Rp 1,502,395,000, kembali menganggarkan penanggulangan bencana tahap 1: Rp 114,000,000, Bantuan Langsung Tunai: Rp 44,000,000 dan penanggulangan bencana tahap 2: Rp 66,600,000
3. 2022: Pagu anggaran Rp 1,101,138,000 kembali menganggarkan penanggulangan bencana 3 tahap: Total Rp 442,800,000 dan jumlah kejadian keadaan mendesak Rp 88.091.040
4. 2023: Pagu anggaran Rp 1,216,575,000 dengan Penyaluran: Rp 1,151,775,000, Pemerintah Desa kembali menganggarkan penanggulangan bencana: Rp131,266,410
5. Dan di tahun 2024: Pagu anggaran Rp 1,221,227,000, Pemerintah Desa Torjek kembali menganggarkan penanggulangan bencana: Rp 54,000,000
Upaya media untuk mengonfirmasi pengelolaan dana ini menemui jalan buntu. Pemerintah Desa Torjek yang dihubungi sejak 2024 tidak pernah memberikan respons, bahkan ketika telepon berdering berkali-kali.
Ironisnya, setiap tahun pemerintah desa menganggarkan ratusan juta rupiah untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat, namun para penderita kusta yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak pernah menerima bantuan sepeserpun.
Camat Kangayan, Nurullah, kini menjadi harapan terakhir masyarakat Kangayan.
Warga berharap pejabat ini tetap berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat terdampak kusta, dan mengusut tuntas dugaan penggelapan dana desa yang terjadi sejak 2020.
Situasi ini semakin ironis mengingat Kabupaten Sumenep mendapat bantuan khusus kesehatan dari Gubernur Jawa Timur dalam jumlah besar. Namun, dana tersebut dilaporkan hanya habis untuk “gaji dokter dan perawat” tanpa alokasi khusus untuk program pencegahan dan pengobatan kusta.
Kasus ini menuntut investigasi menyeluruh terhadap:
1. Transparansi pengelolaan dana desa Torjek 2020-2024
2. Akuntabilitas Kepala Desa Torjek atas dana milyaran rupiah
3. Implementasi program bantuan bagi penderita kusta
4. Audit menyeluruh penggunaan dana penanggulangan bencana
Masyarakat Kangayan kini menunggu tindakan tegas dari pihak berwenang. Apakah kasus ini akan menjadi pembelajaran penting dalam pengelolaan dana desa, ataukah akan tenggelam seperti harapan para penderita kusta yang masih hidup terpinggirkan?
(GUSNO)
