PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mematangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Dessy Ayutrisna yang menegaskan pentingnya kesiapan teknis sekaligus pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Dessy, pertemuan yang digelar masih merupakan tahap awal koordinasi, sehingga pembahasan teknis belum dilakukan secara mendalam. Meski demikian, ia menilai forum tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan persepsi seluruh pihak.
“Ini memang masih tahap awal, mungkin belum terlalu intens membahas teknis. Tapi ini menjadi awal yang baik untuk koordinasi,” ujarnya.
Ia menekankan, ke depan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi kualitas makanan, pengelolaan, hingga administrasi.
Dessy juga membuka ruang komunikasi bagi pelaksana di lapangan agar tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi.
“Kalau ada yang belum memenuhi standar, silakan dikomunikasikan. Tujuannya supaya program ini bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.
Selain aspek teknis, Pemkot juga menyoroti persoalan lingkungan yang berpotensi muncul dari pelaksanaan program tersebut, terutama terkait pengelolaan limbah.
“Masih ada yang pengolahan limbahnya belum memadai, baik limbah air maupun sampah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan program MBG tetap sejalan dengan program nasional kebersihan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Tak hanya itu, Dessy juga menyoroti pentingnya pendataan supplier atau pemasok bahan pangan sebagai bagian dari sistem pengawasan.
Menurutnya, data tersebut dibutuhkan untuk memastikan kualitas bahan baku serta memudahkan pengendalian jika terjadi permasalahan di lapangan.
“Kami butuh data supplier yang jelas. Ini bukan untuk mengintervensi, tapi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, juga terungkap adanya sejumlah temuan di lapangan terkait kualitas makanan yang belum konsisten. Kondisi ini dinilai perlu segera dibenahi melalui penguatan sistem kontrol.
“Kontrol kualitas harus dijaga. Jangan sampai ada kejadian seperti keracunan atau masalah lain,” ujarnya.
Dessy menegaskan, pemerintah kota dalam hal ini berperan sebagai regulator dan pengawas, bukan pelaksana langsung program.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugas secara maksimal, terutama dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
“Pemerintah tidak menjalankan langsung, tapi mengontrol. Jadi kami harap semua pihak serius menjalankan perannya,” pungkasnya.
