PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, menyoroti kompleksitas persoalan lingkungan hidup yang dihadapi daerahnya, mulai dari dampak pertambangan, peningkatan volume sampah, hingga persoalan banjir akibat tata ruang yang belum optimal.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I perumusan isu strategis dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Menurut Prof. Udin, isu lingkungan hidup bukan lagi persoalan lokal semata, melainkan isu global yang akan terus menjadi perhatian lintas generasi.
“Kerusakan lingkungan itu dalam banyak hal sulit dihindari. Contohnya aktivitas pertambangan di Bangka Belitung. Persoalannya bukan hanya penambangan, tetapi bagaimana reklamasi itu dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai lemahnya pelaksanaan reklamasi menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang semakin meluas.
Tekanan Lingkungan Perkotaan Meningkat
Di tingkat kota, tekanan terhadap lingkungan semakin nyata. Perubahan fungsi lahan, penyempitan saluran air, serta pembangunan yang tidak terkendali menjadi faktor utama menurunnya kualitas lingkungan.
Ruang terbuka hijau yang semestinya menjadi penyangga ekosistem perlahan beralih menjadi kawasan permukiman. Bahkan, di sejumlah titik, bangunan berdiri terlalu dekat dengan sungai hingga mempersempit aliran air.
Sampah Capai 120 Ton per Hari
Persoalan sampah juga menjadi tantangan serius. Volume sampah di Pangkalpinang saat ini mencapai sekitar 100 hingga 120 ton per hari, dan meningkat pada momen hari besar keagamaan maupun pergantian tahun.
Menurut Prof. Udin, tingginya volume sampah tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas masyarakat di perkotaan, seiring dengan mobilitas penduduk yang mencapai lebih dari 240 ribu jiwa dan bertambah pada siang hari.
Banjir dan Sistem Drainase Kota
Meski berada sekitar 4–5 meter di atas permukaan laut, Pangkalpinang tetap menghadapi persoalan banjir akibat kondisi cekungan wilayah dan lemahnya sistem drainase.
Pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya seperti normalisasi sungai dan pendalaman alur, termasuk di Sungai Rangkui hingga kawasan Blok Bayur.
Namun tantangan terbesar berada pada saluran-saluran dalam kota. Pangkalpinang memiliki empat jalur saluran horizontal utama yang mengalir dari barat ke timur.
Gangguan pada saluran ini menyebabkan genangan di sejumlah kawasan, terutama di permukiman yang dibangun di dataran rendah. Saat ini, terdapat sekitar 7 hingga 8 kawasan yang rawan banjir dengan ketinggian air bervariasi.
Minim RTH, Kualitas Udara Masih Terjaga
Keterbatasan ruang terbuka hijau juga menjadi perhatian. Meski kualitas udara di Pangkalpinang masih tergolong baik, Prof. Udin mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan melalui penambahan vegetasi dan pengendalian pembangunan.
Kritik Penyusunan Dokumen: Jangan Hanya Normatif
Dalam kesempatan itu, Prof. Udin juga melontarkan kritik terhadap pola penyusunan dokumen perencanaan lingkungan yang dinilai masih terlalu normatif.
Menurutnya, dokumen yang baik bukan hanya sekadar tersusun rapi, tetapi harus dapat diimplementasikan dan berbasis pada kajian ilmiah yang kuat.
“Dokumen itu baru bisa dikatakan baik kalau bisa diimplementasikan. Jangan sampai sudah dibuat, ketika dijalankan justru tidak sesuai,” ujarnya.
Ia menilai selama ini penyusunan dokumen cenderung hanya mengacu pada regulasi formal, tanpa didukung oleh riset dan referensi ilmiah yang memadai.
“Kita sering hanya mengacu pada peraturan pemerintah atau perpres. Padahal yang tidak kalah penting adalah rujukan dari hasil riset, jurnal, dan kajian para ahli. Itu yang seharusnya diperkuat,” kata dia.
Menurutnya, regulasi memang penting, namun sifatnya lebih normatif. Sementara solusi konkret terhadap persoalan lingkungan justru membutuhkan pendekatan berbasis data dan penelitian.
Dorong Kolaborasi dan Gotong Royong
Prof. Udin menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif yang melibatkan semua elemen dalam proses pembangunan.
FGD ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk merumuskan isu strategis sekaligus langkah konkret dalam penyusunan SLHD Tahun 2026 yang lebih implementatif dan berbasis data.
