PANGKALPINANG — Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayu Trisna, menghadiri Malam Renungan, Doa Bersama, Penyalaan Lilin, dan Refleksi Perjuangan Demokrasi dalam rangka memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), Senin (27/7/2026) malam di Titik Nol Kilometer Kota Pangkalpinang.
Dessy hadir mewakili Wali Kota Pangkalpinang. Turut mendampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Perhubungan, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dalam sambutannya, Dessy mengatakan peringatan Kudatuli bukan sekadar mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk memperkuat komitmen menjaga kehidupan demokrasi yang damai dan beradab.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan sejarah karena dari setiap perjalanan bangsa terdapat pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik.
“Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Peristiwa Kudatuli menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menghargai dan menjaga demokrasi,” ujarnya.
Menurut Dessy, demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, saling menghormati perbedaan pendapat, serta mengedepankan persatuan di tengah keberagaman.
Ia berharap masyarakat Pangkalpinang dan Bangka Belitung dapat terus menjaga iklim demokrasi yang sehat sehingga setiap perbedaan pandangan politik tidak menjadi pemicu perpecahan.
“Kita ingin demokrasi di Kota Pangkalpinang berjalan dengan santun, damai, dan tetap memperkuat persatuan serta kesatuan masyarakat,” katanya.
Dessy juga menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan tidak boleh mendapat tempat dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab melalui cara-cara yang damai.
Selain itu, ia menilai media memiliki peran strategis dalam mengawal proses demokrasi melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana khidmat melalui doa bersama, penyalaan lilin, dan refleksi atas perjalanan demokrasi Indonesia sebagai pengingat pentingnya menjaga ruang demokrasi yang aman, terbuka, serta menghormati hak-hak setiap warga negara.
