Suaranusantara.online
SUMENEP, MADURA – Puluhan karyawan PT. Sumekar, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Selasa (6/5/2025),
Aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan mendalam para pekerja yang menuntut pembayaran gaji mereka yang tertunggak selama dua setengah tahun.
Itang, seorang tokoh masyarakat Kepulauan Kangean yang turut hadir dalam aksi tersebut, menyampaikan aspirasi warga pulau yang kini semakin frustrasi akibat terhentinya operasional Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III.
Kapal yang menjadi urat nadi transportasi dan perekonomian masyarakat Kangean ini telah lama tidak berlayar, menimbulkan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari distribusi logistik hingga akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Itang dari staf operasional kapal, terungkap, bahwa Kapal DBS III sebenarnya dalam kondisi laik layar dan tidak mengalami kerusakan teknis.
Persoalan sebenarnya justru terletak pada masalah pembayaran gaji seluruh kru kapal dan petugas lapangan yang belum diselesaikan oleh manajemen PT. Sumekar.
“Seluruh kru kapal dan petugas lapangan tidak menerima gaji. Bahkan, informasi yang saya dapatkan, karyawan bagian lapangan sudah tidak dibayar selama dua setengah tahun!” ujar Itang dengan nada geram di hadapan awak media.
“Mereka tidak mau berlayar sebelum hak-hak mereka dipenuhi.”
Lebih lanjut, tuntutan para pekerja tidak hanya sebatas pelunasan gaji yang tertunggak.
Mereka juga mendesak agar Direktur Utama PT. Sumekar segera dicopot dari jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi perusahaan yang semakin memprihatinkan.
Mewakili suara masyarakat Kangean, Itang mendesak Bupati Sumenep untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas.
“Kami berharap Bapak Bupati segera menganalisa atau melakukan sidak. Tidak berlayarnya Kapal DBS III ini sangat merugikan kami sebagai pengguna jasa,” keluhnya.
Kondisi internal PT. Sumekar yang dilanda krisis keuangan dan manajemen ini bukanlah isu baru.
Sebelumnya, telah banyak pemberitaan mengenai kesulitan keuangan BUMD tersebut yang berimbas pada hak-hak karyawan.
Bahkan, sejumlah mantan karyawan dikabarkan belum menerima pesangon setelah diberhentikan.
Situasi ini semakin memperkuat keraguan akan kemampuan manajemen perusahaan di bawah kepemimpinan direktur utama saat ini.
Aksi unjuk rasa karyawan PT. Sumekar ini menjadi bukti nyata dari ancaman mogok kerja yang sebelumnya telah mencuat.
Lumpuhnya operasional DBS III menjadi ironi bagi masyarakat Kangean yang sangat bergantung pada keberadaan kapal tersebut.
(GUSNO)
