Suaranusantara.online
LANGKAT – Menurut Ketua DPD NGO TOPAN AD Junaidi.S, maraknya demonstrasi belakangan ini di kantor-kantor dinas Pemerintah Kabupaten Langkat diduga dimotori oleh oknum ASN berinisial RK yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
Junaidi melanjutkan,dugaan tersebut bukan tanpa alasan mengingat “RK” kerap terlihat duduk bersama para demonstran.
Teranyar pada hari Selasa (20/05/2025) demonstrasi kembali terjadi depan Kantor Bupati Langkat,yang dalam tuntutannya para demonstran meminta kepada Bupati Langkat untuk mencopot jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Tanjung Pura dr.immanuel Pinem, karena dinilai tidak profesional dalam mengelola rumah sakit.
“Setelah melakukan aksi damai,”RK” terlihat duduk bersama dengan para demonstran di warung kopi depan kantor DPRD,” ujar Junaidi, di Stabat, Rabu (28/5/2025).
Selain itu, Junaidi juga menjelaskan bahwa “RK” merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUTR tahun 2024 untuk Kecamatan Secanggang,yang mana diketahui pekerjaan rekonstruksi atau peningkatan jalan jurusan Simpang Kepala Sungai-Hinai Kiri dengan pagu anggaran Rp.13 milyar sedang disorot aktivis kemahasiswaan.
Seperti demonstrasi yang di lakukan badko HMI pada hari kamis (22/05/2025) yang lalu di depan kantor DPRD Sumatera utara,yang dalam tuntutannya badko HMI meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek
“Sorotan mahasiswa terhadap pekerjaan rekonstruksi di Kecamatan Secanggang bukti sahih RK lalai dan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai PPK dan harus bertanggungjawab apabila ada temuan dalam pekerjaan tersebut,” tuturnya.
Diketahui juga, bahwa RK merupakan sarjana hukum yang secara prosedural tidak cocok menempati jabatan PPK, mungkin inilah penyebab beberapa pekerjaan di bawah tanggung jawabnya kerap bermasalah.
RK juga dinilai kurang disiplin saat bekerja, informasi yang diterima tunjangan kinerjanya sempat tidak dicairkan, karena masalah absensi dan dia juga sering terlihat di warung saat jam kerja.
“Saya meminta Bupati Langkat H. Syah Affandin untuk mengambil sikap tegas dengan tidak menempatkan RK sebagai PPK dan memindahkannya sebagai staf di kecamatan terjauh dan terluar agar Langkat kembali kondusif serta memberi efek jera bagi oknum ASN yang nakal,” pungkas Junaidi.
(eea)
