PANGKALPINANG — Sejumlah kebijakan penataan kota yang dijalankan Pemerintah Kota Pangkalpinang sepanjang 2026 menyisakan tantangan tersendiri, terutama dalam mengantisipasi potensi gesekan di tengah masyarakat.
Mulai dari penertiban tambang ilegal, pengaturan pedagang di badan jalan dan trotoar, hingga pembenahan pasar menjadi beberapa persoalan yang mendapat perhatian dalam upaya menjaga stabilitas sosial di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.
Wali Kota Pangkalpinang Prof Udin menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu sampai persoalan berkembang menjadi konflik besar untuk mengambil tindakan.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2026 di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Menurut Prof Udin, sepanjang setahun terakhir memang belum ditemukan konflik sosial berskala besar. Namun, sejumlah persoalan kecil yang muncul di masyarakat tetap harus menjadi perhatian seluruh unsur terkait.
“Konflik-konflik sosial di masyarakat dapat dikatakan tidak ada yang besar. Ada yang kecil-kecil, tapi ini bukan berarti tidak akan terjadi konflik yang besar,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang disorot adalah aktivitas pertambangan ilegal. Selain berkaitan dengan pelanggaran aturan daerah, kegiatan tersebut dinilai mengganggu ketertiban lingkungan, terutama ketika suara mesin tambang terdengar di sekitar fasilitas umum maupun kawasan pemerintahan.
Prof Udin mengungkapkan, upaya penertiban tidak selalu berjalan mudah. Aktivitas yang sudah ditertibkan terkadang kembali berlangsung pada waktu berbeda sehingga petugas harus menghadapi pola operasi yang berubah-ubah.
“Kadang-kadang kita tertibkan siang, dia lakukan malam. Kita tertibkan malam, dia tengah malam. Jadi, kucing-kucingan,” ungkapnya.
Persoalan lain berkaitan dengan penggunaan badan jalan dan trotoar oleh pedagang. Pemkot berupaya menata aktivitas perdagangan agar fungsi fasilitas publik tetap terjaga tanpa mengabaikan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan berjualan.
Dalam penataan tersebut, pedagang yang menggunakan gerobak beroda masih diberi ruang karena lapaknya dapat dipindahkan setelah aktivitas perdagangan selesai. Sementara penggunaan trotoar dan badan jalan secara permanen menjadi bagian yang perlu ditertibkan.
Kepadatan aktivitas perdagangan di sejumlah pasar, termasuk Pasar Pagi, juga membutuhkan penanganan. Pemerintah menilai pengaturan pedagang dan penyediaan lokasi alternatif menjadi bagian penting agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak menimbulkan persoalan ketertiban.
Di luar persoalan penataan kota, pemerintah bersama aparat dan instansi terkait turut memberi perhatian terhadap penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan peredaran minuman keras.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Prof Udin meminta seluruh anggota Tim Terpadu tidak hanya menunggu laporan ketika persoalan sudah muncul. Pemantauan situasi dan pertukaran informasi antarlembaga dinilai penting untuk mengenali potensi gangguan sejak awal.
Pemkot Pangkalpinang juga mengapresiasi keterlibatan Polresta, Kodim, Satpol PP, Imigrasi, Kementerian Agama, serta sejumlah instansi lainnya dalam menjaga kondisi sosial masyarakat.
Menurutnya, penanganan konflik tidak bisa dibebankan kepada satu institusi karena persoalan di masyarakat memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda.
“Jangan sampai ada konflik yang kecil menjadi besar. Jadi, semua unsur kita libatkan untuk bisa mengamati kondisi-kondisi yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Dengan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkot Pangkalpinang berharap setiap persoalan dapat diketahui lebih awal dan ditangani melalui langkah yang tepat sebelum berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
