Pangkalpinang – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXIX Tahun 2025 Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting yang digelar di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (25/4/2025).
Dalam kesempatan itu, M. Unu menegaskan pentingnya semangat otonomi daerah untuk mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam sektor ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Otonomi daerah harus menjadi motor penggerak bagi daerah untuk berkembang dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Unu.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini tengah mengembangkan sistem layanan publik berbasis digital, termasuk penguatan sistem pengaduan dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
“Sistem ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pokok pikiran langsung kepada pemerintah,” ungkapnya.
Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Unu juga meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang untuk menciptakan setidaknya satu inovasi yang dapat segera diterapkan dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kita akan seleksi inovasi-inovasi yang bisa langsung diaplikasikan dan memiliki jangkauan yang lebih luas ke masyarakat,” tambahnya.
Dalam upacara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memberikan arahan secara nasional. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mari jadikan otonomi daerah sebagai sarana memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung kemajuan bangsa,” kata Tito.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesatuan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab berbagai tantangan menuju Indonesia Emas, terutama dalam hal swasembada pangan. Tito menekankan perlunya regulasi yang kuat, dukungan anggaran, teknologi, serta penguatan SDM dan distribusi pasar.
“Sinergi dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegasnya.
Tito berharap, capaian selama 29 tahun pelaksanaan otonomi daerah dapat menjadi pijakan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
