PANGKALPINANG — Penanganan HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), malaria, dan hepatitis tidak cukup hanya mengandalkan layanan fasilitas kesehatan. Keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga masyarakat, institusi pendidikan, hingga komunitas dinilai diperlukan agar upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan berjalan lebih terintegrasi.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam rangka sosialisasi penguatan integrasi penanganan HIV, AIDS, Tuberkulosis, malaria, dan hepatitis melalui Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) di Kota Pangkalpinang.
Kegiatan yang berlangsung di Grand Safran Hotel, Selasa (3/11/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayu Trisna. Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin mengikuti kegiatan melalui sambungan Zoom.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Hisar Manalu dalam sambutannya menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menyatukan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan layanan kesehatan terintegrasi. Koordinasi juga diperlukan untuk memantau pemanfaatan layanan serta mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan.
Penanganan penyakit tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan pengobatan. Edukasi masyarakat, pencegahan penularan, pemeriksaan dini, pendampingan pasien, serta pengurangan stigma juga menjadi bagian penting dari upaya penanggulangan.
Dalam sambutan yang disampaikan Wali Kota, pemerintah daerah menempatkan pengendalian HIV, TBC, malaria, dan hepatitis sebagai bagian dari perhatian pembangunan kesehatan. Penguatan integrasi layanan primer diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan penanganan, termasuk bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan warga lanjut usia.
Data yang dipaparkan dalam materi kegiatan mencantumkan 121 kasus baru HIV di Pangkalpinang pada 2023 dan 543 kasus TBC pada tahun yang sama. Angka tersebut menjadi catatan perlunya upaya pencegahan dan pengendalian yang melibatkan berbagai sektor. Data itu merupakan catatan tahun 2023, bukan angka kasus terkini.
Pertemuan ini juga mendorong koordinasi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, OPD terkait, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan komunitas. Jejaring pelayanan di luar fasilitas kesehatan, termasuk lingkungan pendidikan dan kelurahan, diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi serta memperluas jangkauan layanan.
Kegiatan tersebut diikuti peserta dari lintas program Dinas Kesehatan dan unsur nonkesehatan, dengan total sekitar 91 orang. Pelaksanaannya didukung pendanaan hibah Global Fund Komponen RSSH Tahun 2026.
Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah berharap kolaborasi lintas sektor tidak berhenti pada koordinasi, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata dalam memperkuat deteksi dini, akses pengobatan, pendampingan, dan pencegahan penularan di masyarakat.
