Pangkalpinang, Suara Nusantara,-
Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat melalui kehadiran Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Juhaini, dalam Musyawarah Daerah (Musda) II DPD Pengembang Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Grand Safran Hotel, Kamis (17/4/2025).
Saat dikonfirmasi, Juhaini menyampaikan apresiasi atas peran aktif para pengembang dalam mendukung program nasional 3 juta rumah. Ia menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang mendukung penuh inisiatif ini karena sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah Kota sudah menerbitkan dua regulasi penting, yakni Peraturan Wali Kota Nomor 52 tentang perizinan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebijakan BPHTB untuk masyarakat terkonsentrasi. Langkah ini menjadi bentuk konkret dukungan kami terhadap pembangunan rumah rakyat,” ujarnya.
Juhaini juga menyoroti pentingnya keterpaduan program perumahan dengan pengelolaan lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Ia menjelaskan bahwa pembangunan perumahan harus disertai dengan kesadaran terhadap kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Pangkalpinang yang saat ini sudah menampung hingga 53.000 ton sampah.
“Kami dorong program pengelolaan sampah dari sumbernya, terutama dari kawasan perumahan, melalui skema TP3R. Harapannya, sampah yang masuk ke TPA sudah tersaring dengan baik sehingga tidak membebani sistem pengelolaan yang ada,” jelasnya.
Musda II DPD Pengembang Indonesia Babel ini dihadiri oleh sekitar 75 peserta dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan pengembang, sektor perbankan, asosiasi properti, serta pejabat dari pemerintah daerah. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di Bangka Belitung.
(Red)
