Suaranusantara.online
LANGKAT – Pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUBASAN) wilayah Sumatera Utara di Stabat Kabupaten Langkat, diduga dibangun tanpa PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dari Pemerintah Kabupaten Langkat.
Pantauan wartawan di lokasi, Rabu (18/11/2026) pembangunan RUBASAN yang terletak Jln. Kapt Pattimura Stabat, Kab. Langkat, didanai dari Kejaksaan Agung itu, sesuai tertera pada plang proyek sebesar Rp 14.016.014.989 dan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender.
Progres bangunan yang saat ini sudah mencapai sekira 65 persen
Kepala Pengawas 0elaksana Pembangunan Fahmi, ketika dikonfirmasi wartawan, di lokasi Rubasan mengakui, bahwa PBG sedang dalam pengurusan.
“PBG sudah diurus dan belum keluar, saat ini sedang dalam pengurusan,” katanya.
Namun, ia tidak dapat menjelaskan kenapa PBG masih dalam pengurusan, sementara progres bangunan sudah mencapai sekira 65 persen.
Kepala Bidang PBG Denny Turio ketika dikonfirmasi wartawan (18/11) mengatakan: “Kalau PBG untuk RUBASAN itu sudah siap, terkait berapa besar retribusinya aku tidak hapal,” ujar DT.
Dia menambahkan, kalau tarif PBG yang berlaku di Kabupaten Langkat itu, 1 meter perseginya 30 ribu rupiah, jika bangunan bertingkat dua, maka dikalikan dua, jika bertingkat tiga, maka dikalikan tiga.
Proses pelaksanaan pembangunan yang dinilai mendahului izin PBG oleh instansi penegak hukum ini dinilai telah mencederai rasa keadilan di masyarakat.
Instansi penegak hukum dengan logo timbangan ini terkesan “mentang-mentang” penegak hukum, yang seharusnya menjadi contoh dan pamong dalam penegakan hukum.
Hal ini diungkapkan tokoh masyarakat Langkat Arnies kepada wartawan (17/11) di Stabat Langkat, seharusnya Kejaksaan memahami fungsi PBG, bukan hanya untuk menjaring pendapatan retribusi, namun lebih dari itu, adalah sebagai bahan penilaian atas teknis konstruksi bangunan apakan memenuhi rasa keamanan.
Arnis juga meminta, agar Kejaksaan Negeri Langkat dapat mengurus PBG guna kontribusi dana pembangunan di Kabupaten Langkat, yang sekarang ini terasa agak kesulitan dalam mendanai pembangunan infrastruktur yang ada.
“Kajari Langkat, sebagai perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung, dapat menguruskan PBG yang dana retribusinya guna mendanai pembangunan infrastruktur, kan semua sudah tau, akhir-akhir ini Kabupaten Langkat sepertinya kekurangan dana untuk pembangunan di Kab Langkat Propinsi Sumatra Utara,” ungkapnya
(Eea)







