PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti tahapan verifikasi lapangan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI secara hybrid, Senin, 21 April 2025. Kegiatan berlangsung di Balai Besar Betason, Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, dan diikuti langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin.
Dalam kegiatan tersebut, Unu menyampaikan optimisme bahwa Pangkalpinang berpeluang meraih predikat Kota Layak Anak Tingkat Nindya. Optimisme itu didasarkan pada keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang menjadi landasan kuat dalam memenuhi indikator evaluasi.
“Alhamdulillah, kita sudah memiliki Perda. Artinya, apa yang diminta oleh tim verifikator, baik dari sisi administrasi maupun teknis di lapangan, seharusnya sudah kita penuhi,” ujar Unu usai sesi evaluasi.
Verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Penilaian dilakukan oleh tim Kementerian PPPA melalui paparan, tanya jawab, serta pemeriksaan dokumen dan kesiapan di lapangan.
Perwakilan Kementerian PPPA, Devi Pradika, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas partisipasi aktif Kota Pangkalpinang. Ia menekankan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Melindungi anak Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum untuk memperkuat program dan komitmen nyata di daerah,” kata Devi.
Turut hadir mengikuti jalannya verifikasi secara daring, Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota M. Unu Ibnudin menegaskan komitmen Pemkot Pangkalpinang dalam memenuhi seluruh indikator penilaian KLA. Ia juga mengapresiasi kerja keras gugus tugas KLA dan mendorong perbaikan pada indikator yang belum optimal.
“Tujuan utama kita adalah menjadikan Pangkalpinang benar-benar sebagai kota yang layak anak. Jika masih ada kekurangan, saya minta seluruh perangkat daerah segera melengkapinya. Ini adalah komitmen kita bersama,” tegasnya.
Unu menutup sambutannya dengan penekanan bahwa keberpihakan kepada anak-anak bukan sekadar program seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata. “Anak-anak adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah harus hadir memastikan mereka mendapatkan haknya,” pungkasnya.
